Koreri.com, Jayapura – Ketua DPR Papua Jhoni Banua Rouw langsung angkat bicara menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan Fraksi Demokrat soal tidak dilaksanakannya sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.
Sejumlah hal yang menjadi alasan kenapa belum dilakukan pembahasan APBD-P 2022 pun dibeberkannya, salah satunya soal ketidaksesuaian data.
Rouw menyinggung soal penyelesaian masalah pengungsi di berbagai wilayah di Pegunungan Papua yang tidak hanya bantuan sembako lalu dianggap selesai.
“Tetapi kami (Dewan) mau kita bantu dengan program yang pasti,” singgungnya saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (17/10/2022).
Kemudian juga, memfasilitasi pengungsi pulang ke kampung, dan menyiapkan sarana dan prasarana hingga bangun rumah di sana. Bahkan Dewan juga mengusulkan untuk membantu bantuan ternak, bibit dan lain-lain.
“Itu yang saya minta,” tegasnya.
Dewan, lanjut Rouw juga meminta adanya jamin beasiswa bagi anak-anak OAP.
Ia kemudian menyinggung soal ada dua permintaan berbeda dari TAPD yang hanya menganggarkan Rp 40 Miliar dalam anggaran perubahan.
“Sedangkan pertemuan kami dengan BPSDM butuh kurang lebih Rp200 Miliar. Kita butuh kepastian berapa yang dibutuhkan, kalau kita putuskan Rp 40 Miliar lalu pertanyaannya kalau uangnya tidak cukup siapa yang mau biayai ?
Kalau tidak dibiayai akan menjadi beban bagi keluarga dan kita tahu mereka yang dapat beasiswa ini adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu. Itulah sebabnya kami minta kepastian berapa uang yang dibutuhkan agar anggaran tepat dan tidak menjadi masalah di kemudian hari,” bebernya.
Politisi NasDem ini mengungkap soal Dewan juga meminta ada anggaran pemberdayaan ekonomi bagi OAP.
“Misalnya di Komisi II yang bermitra dengan 6 SKPD rumpun ekonomi, di ABT hanya dianggarkan Rp 34,3 Miliar lebih. Kalau dibagi enam hanya sekitar Rp5 Miliar. Tapi mirisnya setelah mengecek lebih detail kami temukan satu SKPD yang sangat penting yakni SKPD Pertanian dan Tanaman Pangan, itu angkanya hanya Rp 900 juta lebih tidak sampai Rp1 Miliar,” herannya.
Rouw meyakini anggaran ini hanya pakai untuk operasional bukan untuk pemberdayaan.
“Maka jangan berharap rakyat OAP yang butuh bantuan ternak, bibit dan lainnya akan mendapatkan itu,” tekannya sembari menambahkan, Dewan minta Rp60 Miliar untuk SKPD ini karena uang ini untuk rakyat.
“Kalau Demokrat mau minta disahkan cepat tanpa melihat poin-poin yang saya sebutkan diatas, apakah mereka punya hati untuk rakyat? Kalau saya dibilang tidak pro rakyat, inilah saya pertahankan APBD ini karena saya tidak mau ikut berdosa dalam mengesahkan APBD ini. Itulah sebabnya mengakibatkan kenapa kita harus tertunda dalam pembahasan APBD ini,” kembali tegasnya.
RIL
