Koreri.com, Jayapura – Kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini masih dinyatakan sakit oleh pihak kedokteran sehingga tidak bisa mengikuti pemeriksaan KPK sehingga berdampak pada pelayanan publik di provinsi Papua. Hal tersebut menuai berbagai respon dari sejumlah elemen masyarakat di Papua, tidak terkecuali respon dari perempuan adat Yowenayosu Papua.
Naema Yarisetouw, Perempuan Adat Yowenayosu Papua mengatakan Pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengganti Lukas Enembe dengan pejabat sementara agar semua hal yang menyangkut program pemerintah bisa berjalan lancar sampai kesehatan Lukas Enembe pulih kembali.
“Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit dan diduga terlibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia,”ujarnya di Jayapura, Rabu 19/10/2022.
Dijelaskan Naema, pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat dalam hal ini mendagri diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik yang terhambat hingga ke kabupaten tingkat dua. Sementara itu, pihaknya juga tidak setuju apabila Lukas Enembe diangkat sebagai kepala suku besar Papua karena setiap distrik atau kampung mempunyai kepala sukunya sendiri.
“Saya menduga ada kepentingan lain tentang kesalahan hukumnya sehingga pengangkatan Lukas Enembe dilakukan sepihak. Pelantikan kepala suku besar Papua seharusnya dilakukan oleh semua ondoafi di tanah Papua dan tidak bisa hanya perwakilan serta harus ada pesta besar untuk seluruh masyarakat Papua,”tegasnya.
Naema menilai usulan kuasa hukumnya Lukas Enembe terkait pemeriksaan kliennya di lapangan terbuka adalah kesalahan.
“Seharusnya dilakukan di tempat tertentu yang telah dipersiapkan KPK, bukannya pemeriksaan di lapangan terbuka, yang wajib diikuti hukum negara yang berlaku,”tandasnya.
Terkait masih adanya masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe, Naema menilai seharusnya mereka pulang karena sudah ada keluarganya yang menjaga Lukas dan berharap Lukas Enembe bisa membuka diri dan bicara kebenaran.
“Masyarakat khawatir kasus Lukas Enembe dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” pungkasnya.
