Koreri.com, Sorong – Persoalan pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) otsus hingga kini belum juga menemukan nilai setiap daerah penghasil dan Kabupaten/ Kota non penghasil.
Harus dibicarakan lebih teknis antara Pemerintah daerah penghasil migas dan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait formula pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi tersebut agar sesuai proporsi.
Dimana Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi harus mendapat anggaran DBH lebih atau sesuai dengan proporsinya dari Kabupaten/ Kota non penghasil.
“Bapak Pj Gubernur sudah memberikan kita waktu untuk bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi di Manokwari, kami dari Teluk Bintuni sudah ada tim kajian terdiri dari Universitas Papua, UGM kemudian beberapa pejabat penting bintuni yang terlibat didalamnya,” kata Petrus Kasihiw kepada wartawan di Sorong, Sabtu (22/10/2022).
Tim kajian Teluk Bintuni ini akan bersinergi dengan tim pemerintah Kabupaten Sorong untuk bertemu dengan TAPD Provinsi Papua Barat untuk membahas tentang forumula pembagian DBH Migas.
Kasihiw mengharapkan formula yang akan diputuskan nanti harus sesuai dengan proporsi setiap Kabupaten/ Kota, karena setiap daerah mendapat bagian sesuai perannya masing-masing.
“Saya berharap didukung oleh Pj Bupati Sorong dan tim sebagai daerah penghasil untuk cari formula yang pas, kita tidak rakus dan kita mengingkan bahwa semua hasil migas di Teluk Bintuni atau Sorong itu kami kuasai sepenuhnya dengan tidak melihat Kabupaten/ Kota non penghasil tapi saya mengajak mari tempatkan daerah penghasil sesuai dengan proporsi yang pantas,” tegas Kasihiw.
Tujuannya agar mendorong pembangunan di Teluk Bintuni dan Sorong sehingga tidak terikat pada anggaran Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat, dengan anggaran yang cukup lebih ini dapat membangun daerah yang juga dari hasil kekayaan alam sendiri.
KENN
