Koreri.com,Manokwari– Menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Selasa (25/10/2022), Komisi V DPR Papua Barat mengunjungi langsung Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat, Kamis (27/10/2022).
Rombongan komisi V yang dipimpin Ketua Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H datang ke RSUP Papua Barat diterima langsung Direktur Rumah Sakit dr Arnold Tiniap,M.Epid didampingi Kadis Kesehatan Provinsi Otto Parorongan dan sejumlah pejabat RSUP.
Tim komisi V DPR Papua Barat didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUP bersama stafnya meninjau setiap ruangan pelayanan, poli kesehatan, laboratorium, ruang inap hingga instalasi gawat darurat (IGD) untuk melihat serta mendapat langsung kendala yang dihadapi para dokter dan tenaga medisnya.
Sejumlah persoalan yang ditemukan anggota DPR Papua Barat di Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu.
Ketua komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H kepada wartawan di Manokwari, Kamis (27/10/2022) mengatakan bahwa sebenarnya dari sejumlah fasilitas tertentu Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat sudah memiliki standar kelayakan yang sama dengan sejumlah RS Besar di Jakarta dan Makassar.
“Namun, ada beberapa fasilitas lain yang harus dilengkapi untuk menunjang RSUP ini dalam hal pelayanan untuk menuju Rumah Sakit Rujukan yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V dalam keterangan persnya.
Sejumlah persoalan atau kendala yang disampaikan tenaga medis RSUP sudah masuk dalam catatan komisi V DPR Papua Barat sehingga menjadi hal prioritas dalam pembahasan Banggar DPR-PB dan kemudian diakomodir dalam RAPBD Induk 2023 nanti.
Lebih lanjut dikatakan politisi NasDem ini bahwa RSUP ini merupakan salah satu Icon Provinsi Papua Barat selain Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA).
Sehingga Seknun berharap, pemerintah provinsi Papua Barat harus memberikan dukungan penuh untuk kemajuan fasilitas kesehatan ini seperti infrastruktur, SDM, peralatan medis penunjang lainnya dengan asumsi bahwa tahun 2025 bisa mencapai Rumah Sakit tipe B.
“Mari kita bersinergi, Pj Gubernur Papua Barat bersama jajarannya dengan kami DPR Papua Barat sama-sama kita jadikan rumah sakit ini sebagai salah satu icon yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan di Papua Barat,” harap Sase.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat dr Arnold Tiniap,M.Epid mengapresiasi komisi V DPR Papua Barat yang merupakan institusi pemerintah yang secara resmi yang melakukan kunjungan perdana ke rumah sakit sejak beroperasi.
Direktur Rumah Sakit berharap, dengan kunjungan kerja komisi V ini dapat menilai kekurangan fasilitas kesehatan dan keinginan masyarakat untuk melihat rumah sakit ini seperti apa.
“Dalam diskusi kami sudah sampaikan kekurangan, kendala serta perlengkapan di RSUP kepada komisi V, yang penting kita melihat rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan provinsi maka akan menjadi rumah sakit rujukan dari setiap Kabupaten/ Kota se-Papua Barat, masalah kekurangan nanti akan resmi kami sampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada komisi V serta sejumlah pihak lain,” ujar dr Arnold.
Penyampaian tertulis itu diharapkan menjadi dokumen tertulis yang bisa menjadi dukungan pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat kedepan.
KENN
