as
as

Optimaliasi Serapan Anggaran Kejati Papua Barat T.A 2022 Capai 97,28 Persen

WhatsApp Image 2022 12 22 at 12.16.18
Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Aula Kejati Papua Barat, Kamis (22/12/2022).(Foto : KENN)

Koreri.com, Manokwari – Kinerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat bersama jajarannya di Kabupaten/ Kota tahun 2022 dinilai cukup bagus, karena didukung dengan anggaran sehingga program kerja berjalan dengan baik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol,S.H.,M.H dalam keterangan persnya saat konferensi pers refleksi akhir tahun 2022 merincikan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2022. Alokasi anggaran untuk Kejaksaan Tinggi Papua Barat Rp. 16.867.354.000,- dan realisasinya Rp. 18.797.583.351,- atau melampaui anggaran sebesar 111,44 %.

Alokasi anggaran untuk Kejaksaan Negeri Manokwari Rp. 7.658.319.000,- realiasasinya Rp 7.527.575.349,- (98,29 %), Kejaksaan Negeri Sorong dialokasikan Rp. 9.122.289.000,- yang direalisasikan Rp 8.619.898.938,- (94,49 %), sedangkan Kejaksaan Negeri Fakfak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.198.760.000,- dan realisasinya Rp. 5.974.822.999,- (96,39 %).

Selanjutnya Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dialokasikan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.765.365.000,- direalisasikan sebesar Rp. 4.361.682.233,- (91,53 %) dan Kejaksaan Negeri Kaimana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.179.010.000,- mampu direalisasikan sebesar Rp. 6.604.637.517,- (92,00 %).

“Jumlah total optimalisasi penyerapan anggaran Kejati Papua Barat bersama jajaran Kejari Tahun anggaran 2022 per 21 Desember 2022 dengan alokasi sebesar Rp. 51.791.097.000,- dan realiasinya Rp. 51.357.390.601,- (97,28 %),” ucap Kajati Papua Barat dalam konferensi persnya didampingi para asisten dan kepala Kejaksaan Negeri melalui zoom meeting yang berlangsung di Aula Kejati Papua Barat, Kamis (22/12/2022).

Dengan anggaran yang cukup besar ini, dapat medukung kinerja bidang-bidang dalam Kejaksaan Tinggi Papua Barat sehingga dapat berjalan dengan lancar, baik di pembinaan, intelijen, penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, kemudian bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pidana militer serta bidang pengawasan.

KENN

as