Koreri.com, Sorong – Ketua Fraksi Otsus di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si mengapresiasi langkah Pj Gubernur Papua Barat Daya yang akan membentuk 22 organisasi perangkat daerah (OPD) dalam bulan ini.
Namun, George mengingatkan kepada Pj Gubernur Dr Muhammad Mu’saad,M.Si agar tidak lupa asal terbentuknya program otonomi khusus hingga hadirnya Provinsi Papua Barat Daya.
Terkait dengan pembentukan 22 OPD di sekretariat daerah Provinsi Papua Barat Daya dalam pekan ini, Pj Muhammad Mu’saad diwajibkan berlandaskan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.
GKD mengatakan, membangun tanah papua sedikit berbeda dengan daerah lain, karena itu selain aturan formal untuk menentukan pejabat eselon II di Provinsi Papua Barat Daya, ada juga aturan yang diakui otonomi khusus.
“Saya percaya Pak Pj Gubernur PBD sangat paham UU Otsus, karena itu segala kebijakan yang akan diambil Pejabat Gubernur terkait penunjukan Plt pimpinan OPD harus berlandaskan pada otonomi khusus, karena saudara Pj dilantik tidak terlepas dari implementasi UU otsus itu sendiri,” tegas George Dedaida saat menyampaikan keterangan persnya melalui telpon celulernya, Rabu (4/1/2023).
Ketua komisi bidang hukum dan pemerintahan ini berharap segala kiblat pengembangan kebijakan di dalam membangun di daerah otonomi baru harus ada keberpihakan, pemberdayaan dan penghormatan terhadap orang asli papua.
Dikatakannya bahwa ada tokoh-tokoh OAP yang sudah siap menduduki jabatan pada 22 OPD yang akan di bentuk.
“Sekali lagi saya berharap bahwa dalam menentukan pimpinan OPD, Pak Pj jangan melihat pada aturan normatif saja tetapi ada pertimbangan khusus yaitu adat istiadat, budaya, penghormatan, pemberdayaan dan keberpihakan kepada OAP, agar tidak menjadi problematika kedepan tentunya,” ujarnya.
KENN
