Koreri.com, Jayapura – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop menggelar ibadah syukuran dan bakar batu atas dilantiknya Ketua dan Sekertaris forum tersebut sebagai Komisaris dan Direktur PT. Papua Divestasi Mandiri.
Syukuran ini menandai dikembalikannya hak masyakat adat selaku pemilik lahan area tambang PT. Freeport Indonesia dalam pengelolaan saham divestasi 10 persen.
Acara melibatkan masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Mimika – Puncak berlangsung di asrama mahasiswa Timika di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (28/3/2023).
Ketua FPHS Tsingwarop Yafet Manga Beanal, mengatakan terima kasih kepada mahasiswa yang ada di kota studi Jayapura karena sudah membantu forum ini untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dalam pengelolaan 10 persen saham divestasi PT. Freeport Indonesia sesuai perjanjian kesepahaman bersama dan kini telah membuahkan hasil.
“Saya akan suport dengan benar masa depan mahasiswa kita melalui kerjasama dengan FPHS untuk daerah pertambangan. Tidak boleh orang dari luar sembarang ambil, kita akan pagar agar supaya masyarakat juga terlibat,” tegasnya.
“Jangan seperti daerah saya di Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop, PT. Freeport masuk sudah 55 tahun beroperasi dan kami di usir. Tapi sekarang saya sudah pagar sehingga tidak sembarang masuk, harus ijin melalui Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop itu yang akan kami lakukan sekarang ini,” sambung Yafet.
Ia berkeinginan mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan generasi penerus jika betul-betul berjuang untuk areal pertambangan milik masyarakat adat.
“Maka negara akui kalian mahasiswa sebagai pemilik hak adat warisan yang sudah ditinggalkan oleh orang tua FPHS,” tandasnya.
Yafet berpesan aga para mahasiswa tidak terlibat dalam aksi-aksi yang tidak jelas.
“Jangan ikut-ikutan demo untuk kepentingan orang lain yang tidak jelas nanti nama kalian di mata publik jadi jelek,” pesan mengakhiri sambutannya.
Sekretaris FPHS Tsingwarop Yohan Zonggonau, mengatakan ibadah syukur ini dilakukan pasca pelantikan Direksi dan Komisaris PT. Divestasi Papua Mandiri.
“Kita bersyukur pertama kepada Tuhan Yesus karena dalam sejarah baru diberikan bahwa masyarakat adat itu diakomodir dalam Badan Usaha Milik Negara. Itu satu sejarah baru dimana 55 tahun lalu tidak pernah sebuah peristiwa begini padahal kita kaya diatas kekayaan kita namun banyak orang datang bawa lari kekayaan itu pergi, kita hanya sebagai orang Papua yang miskin di atas kekayaan kita,” ungkapnya.
Johan menegaskan bahwa pelantikan dirinya bersama Yafet Beanal bukan karena kemenangan mereka berdua.
“Satu hal yang perlu kita catat bahwa tanggal 27 Maret 2023 kita dilantik dan dikukuhkan sebagai Direktur dan Komisaris PT. Papua Divestasi Mandiri itu bukan kemenangan saya sebagai Direktur Operasional dan Ketua FPHS sebagai Komisaris tapi kemenangan semua masyarakat adat yang jadi korban permanen di area tambang PT. Freeport Indonesia,” tegasnya.
Semua itu, menurut Johan karena adanya dukungan yang kuat dari mahasiswa dan masyarakat adat.
“Kalau tanpa dukungan dari mahasiswa, masyarakat, tua-tua adat dan leluhur kita tidak mungkin berhasil. Maka itulah pentingnya membangun kebersamaan, buat jaringan bagus, baik di tua-tua adat, gereja, Pemerintah, politik maupun mahasiswa dan pelajar sehingga kini kita dipandang sebagai manusia,” sambungnya.
Yafet pun memberikan pesan khusus kepada mahasiswa dan pelajar di Kota studi Jayapura.
“Kalian tidak akan jadi siapa-siapa ketika kalian diam saja. Tapi ketika kalian tunjukan aktualisasi diri maka kalian akan diperhitungkan baik itu oleh alam ini, leluhur dan Tuhan. Kalau kami tidak buat apa-apa maka hal itu biasa-biasa saja. Dan Tuhan bilang kamu buat apa? Saya sudah kasih talenta masing-masing! Maka kita gunakan talenta itu dan tunjukkan bahwa kita masyarakat Papua juga manusia yang harus diperhitungkan di republik ini,” pesannya.
Johan kemudian mengilustrasikan perjuangan FPHS ibarat air menetes di batu yang terus-menerus dengan irama yang sama sehingga pada akhirnya batu pecah juga. Untuk itu, mahasiswa harus gunakan kesempatan ini dengan belajar yang benar untuk menunjukkan aktualisasi diri.
Johan melanjutkan, sejarah mencatat masyarakat adat diakomodir dalam divestasi saham hanya ada di Papua yang terlibat mengelola 10 persen saham PT. Freeport Indonesia yang diberikan Pemerintah pusat.
Ia pun memastikan, areal tambang di Kabupaten Intan Jaya akan dibuat regulasi yang sama seperti Timika.
“Artinya kewenangan diberikan bagi masyarakat Papua dalam kelolah saham itu sudah terjadi. Dan kita sekarang harus bergembira dan jaga jangan sampai berkat itu menjadi musibah bagi kita tapi harus menjadi berkat yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Turut menambahkan pula, Koordinator tim FPHS Tsingwarop Kota Jayapura Litinus Agabal.
“Kami adakan kegiatan ini tujuan adalah menyambut kemenangan perjuangan kami selama ini yang penuh dengan tantangan luar biasa sampai kami lalui semua itu bersama tuntunan Tuhan dan dukungan masyarakat,” tambahnya.
Litinus mengakui pihaknya yang juga hadir dalam pelantikan Direksi dan Komisaris PT. Papua Divestasi Mandiri langsung meminta agar dibuat acara syukuran bersama tim FPHS yang di Jayapura dengan gelar bakar batu dan makan bersama dengan mahasiswa Timika dan Puncak di Kota studi Jayapura.
“Jadi, acara syukuran ini bukan hanya mahasiswa Mimika saja tapi seluruhnya hadir makan bersama. Nanti ada syukuran yang lebih besar lagi akan dilakukan oleh orang tua kami di Timika,” pungkasnya.
EHO
