Koreri.com, Bintuni – Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, M.T menyayangkan kejadian ambruknya pelabuhan laut Babo, Kamis (25/1/2024) lalu yang selama ini masih menjadi kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI.
Pasalnya, peristiwa rusaknya pelabuhan laut Babo ini disoroti semua pihak termasuk masyarakat akar rumput di Tanah Sisar Matiti, Kabupaten Teluk Bintuni.
Padahal dalam kebijakan pembangunan daerah yang sifatnya sektoral berkaitan dengan pelabuhan tersebut,, Pemerintah Daerah Teluk Bintuni sudah dua kali menyurati bahkan bertatap muka langsung dengan pejabat terkait dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI di Jakarta.
Bupati Kasihiw sejak awal sudah melaporkan kondisi sarana dan prasarana transportasi laut serta udara termasuk salah satunya Pelabuhan Laut Babo.
Namun hingga insiden ambruknya pelabuhan tersebut, laporan kepala daerah Teluk Bintuni belum juga digubris Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI.
Menyikapi itu, Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw langsung merespon persoalan dimaksud.
“Pertama saya ingin sampaikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni lebih khusus di Babo saya sementara sedang menjalani cuti untuk ikut dalam kampanye sebagai salah seorang kepala daerah tapi juga karena ditugaskan oleh partai tetapi dalam masa cuti saya, saya juga mendengar informasi yang valid tentang ambruknya pelabuhan laut Babo pada tanggal 25 Januari 2024 lalu,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (26/1/2024).
Bupati mengaku sangat menyayangkan kondisi itu bisa terjadi karena sebenarnya di dalam kebijakan pembangunan daerah yang sifatnya sektoral, Pemda Teluk Bintuni sudah berapa kali menyurat. 
“Kalau tidak salah dua kali kami melayangkan surat dan juga pertemuan dengan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2020 lalu. Dan saya juga melaporkan tentang kondisi-kondisi berapa sarana – prasarana bandara maupun pelabuhan yang ada di Teluk Bintuni termasuk pelabuhan Babo. Karena itu sangat disayangkan,” akuinya.
Padahal seharusnya pelabuhan ini menjadi perhatian pemerintah karena ada project strategis nasional di Babo yaitu BP Tangguh.
BP Tangguh yang berstatus proyek strategis nasional menggunakan fasilitas tersebut sebagai pelabuhan untuk cruchesnya. Selain oleh BP, pelabuhan ini juga menjadi urat nadi utama ekonomi bagi masyarakat di Distrik Babo dan sekitarnya, Babo Raya.
“Kalau memang bicara soal siapa yang berkenaan terhadap pengelolaan pelabuhan ini maka kita harus merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang rencana induk pelabuhan nasional dan dalam lampirannya Pelabuhan Babo itu masuk dalam urutan ke 16 lampiran pada halaman 17. Itu statusnya sebagai operasi atau digunakan, artinya ini tercatat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sehingga segala pengelolaan pelabuhan ini menjadi kewenangan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI,” bebernya.
Bupati mengaku dengan kejadian ini, Pemda telah menyurat dan melaporkan ke Menteri Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan laut di Jakarta, Surat Nomor 552/079/BUK-TB/I/2024 melaporkan tentang kondisi Pelabuhan Babo yang saat ini sudah ambruk.
“Melalui surat itu, dengan harapan agar Pemerintah pusat segera memberi perhatian bagi upaya pembangunan kembali Pelabuhan Babo. Karena pelabuhan Babo ini menjadi pelabuhan penting bagi masyarakat Teluk Bintuni dan juga masyarakat Babo secara khusus juga bagi operasional BP Tangguh. Secepatnya harus diambil langkah,” desaknya.
Bupati sudah juga berkoordinasi dengan Kepala Syahbandar Bintuni sebagai satker yang bertugas atau unit otoritas yang menangani dan mengoperasikan pelabuhan tabung agar memperhatikan itu dan sudah ada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Jenderal Perhubungan laut.
“Harapan saya segera ini diperhatikan oleh Pemerintah pusat. Kalau ini termasuk kewenangan Teluk Bintuni, mungkin kita sudah ambil langkah tapi sampai hari ini kami menanggap bahwa itu adalah urusan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan sehingga kami tidak bisa mengalokasikan ataupun memasukkan dalam program kerja Pemda Teluk Bintuni di tahun 2024 ini. Tidak bisa kita menggunakan dana APBD,” tegasnya.
Karena itu, Bupati sekali lagi berharap agar Kementerian Perhubungan RI segera mengambil langkah-langkah untuk bisa membangun kembali pelabuhan tersebut.
“Kami, Pemda Teluk Bintuni juga sudah mendukung dengan memberikan areal seluas satu setengah hektar yang sudah dibayar dari APBD tahun 2022. Jadi kalau untuk areal baru untuk kepentingan pelabuhan misalnya pengembangan ke depan sudah ada penyelesaian lahan oleh Pemda Teluk Bintuni yang saat ini masih menunggu proses peralihan hak dari hak masyarakat adat ke aset Pemda dan selanjutnya akan dihibahkan ke Pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan dan sedang dalam proses di kantor BPN Teluk Bintuni. Statusnya sudah ada sertifikat dari BPN dan sedang dalam proses hibah, hibah di Kementerian Perhubungan,” sambungnya.
Intinya bagi masyarakat di Distrik Babo bahwa mereka menunggu agar ada jawaban yang positif secepatnya dari Pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, mari sama-sama untuk sementara jangan digunakan untuk aktifitas lainnya, jangan sampai terjadi kecelakaan atau lain sebagainya di pelabuhan itu. Kita bersabar karena kita tetap akan terus menyampaikan progres dari surat Bupati bahkan koordinasi yang sudah dilakukan oleh Syahbandar Teluk Bintuni ke Kementerian Perhubungan,” imbuhnya.
Bupati juga mengimbau agar masyarakat tidak saling menyalahi seraya berharap ada tindakan proaktif dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Karena saya sudah perintahkan Dinas Perhubungan Teluk Bintuni untuk turun melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi pelabuhannya dan hari ini kita sudah menyurat ke Kementerian Perhubungan RI,” pungkasnya.
RED
