as
as

Senator MSR Soroti Ketidakhadiran Pj Gubernur PBD Saat Launching Pilkada PBD

Anggota DPD RI M. Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M,SIP (Foto : KENN)
Anggota DPD RI M. Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M,SIP (Foto : KENN)

Koreri.com, Sorong- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya (KPU PBD) resmi melaunching tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, hal ini menandakan pihak penyelenggara pemilu siap tancap gas melaksanakan event tingkat daerah.

Namun ada satu hal dalam acara launching pilkada yang menjadi sorotan Senator Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas yaitu Ketidakhadiran Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs Muhammad Musa’ad,M.Si meski diwakili Plt Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya.

as

Dalam keterangan persnya kepada wartawan usai menghadiri launching tahapan pilkada di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/5/2024) Senator Batik Merah menyampaikan kekesalannya atas Ketidakhadiran orang nomor satu di Provinsi termuda dalam acara awal pelaksanaan pilkada tersebut.

Menurut Sanusi Rahaningmas, seharusnya dalam acara launching yang merupakan awal pelaksanaan pilkada ini Pj Gubernur Papua Barat Daya wajib hadir, jika berhalangan maka diberikan tugas kepada Sekda atau Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol).

Kehadiran Pj Gubernur merupakan tanggung jawabnya atas kepercayaan negaranya dimana salah satu tugas utama yaitu mengawal pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak sampai tuntas.

Sanusi tidak bermaksud Pj Gubernur diwakili kepala dinas yang lain tetapi alangkah baiknya hadir sendiri atau diwakili oleh yang bersentuhan langsung dengan agenda pilkada ini.

“Awal saja Pj Gubernur, Pj Sekda dan Plt Kaban Kesbangpol sudah tidak ada ditempat yang seharusnya mereka ini hadir, karena kalau dari awal ada kesiapan tahapan yang baik dari pihak penyelenggara dengan pemerintah daerah maka saya yakin dan percaya pelaksanaan juga akan baik,” ujarnya.

MSR berharap, event launching pilkada dengan melibatkan partai politik peserta pemilu dan stakeholder maka pemilihan kepala daerah lebih baik dari pileg tanggal 14 Februari 2024 lalu.

“Kalau Pileg kemarin itu hancur-hancurkan karena kepentingan pribadi dan kelompok, kalau pilkada ini kita memilih pemimpin yang akan menahkodai Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten/ Kota maka butuh kerjasama serta kolaborasi yang baik sehingga pemilukada ini berjalan baik,” pungkasnya.

KENN

as

as