Koreri.com, Jayapura – PT PLN (Persero) menargetkan 9 daerah di Tanah Papua sejak 2017 lalu mendapat pelayanan pembangunan kelistrikan sejak 2017 lalu.
Guna merealisasikan langkah tersebut, PLN Unit Induk Papua dan Papua Barat (PLN UIW PPB) kemudian membentuk Tim 9 IK (Tim Melistriki Sembilan Ibukota Kabupaten) di Tanah Papua yang belum berlistrik PLN.
Yaitu, Kabupaten Tolikara, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Yalimo, Lanni Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya.
Langkah awal dari Tim 9 IK ini adalah mengadakan koordinasi dengan Pemerintah daerah kabupaten untuk membuat kesepakatan dalam bentuk MoU kelistrikan antara Pemda dengan PLN.
“Setelah MoU disepakati selanjutnya dilaksanakan survei kondisi kelistrikan eksisting yang telah dibangun Pemda dan direncanakan langkah selanjutnya yang menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak,” demikian keterangan Djalaludin selaku Manajer Komunikasi PLN UIW Papua dan Papua Barat dalam keterangannya kepada Koreri.com, Rabu (26/6/2024).
Hingga saat ini, total 6 ibukota kabupaten yaitu Tolikara, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Yalimo dan Lanni Jaya sudah berhasil berlistrik PLN dengan skema awal STO (Serah Terima Operasi) aset kelistrikan Pemda ke PLN.
Sementara 3 wilayah lainnya yaitu Puncak Jaya, Puncak dan Intan Jaya belum dapat direalisasikan.
Kondisi Eksisting Kelistrikan Puncak Jaya
Seperti Puncak Jaya, dilaporkan kondisi eksisting kelistrikan di wilayah itu tidak seperti pada kabupaten lain di Tanah Papua.
“Sehingga skema STO (Serah Terima Operasi) sebagai langkah awal sebagai disepakati dalan MoU tidak dapat serta merta dilakukan,” terang Djalaludin.
Kemudian, belum adanya aset dasar awal yaitu SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), Gardu Distribusi serta SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) di daerah tersebut yang dapat diserahterimakan operasinya ke PLN menjadikan kendala yang cukup mendasar.
Diakui, membangun kelistrikan butuh perjuangan yang tidak mudah dan perencanaan yang matang serta memerlukan kondisi lapangan yang kondusif serta infrastruktur transportasi yang mendukung.
“Artinya pembangunan kelistrikan harus dimulai dari nol, perlu perencanaan anggaran investasi pembangunan kelistrikan dari pembangkit, jaringan sampai ke sambungan rumah pelanggan,” sambung Djalaludin.
Memang sudah terdapat aset kelistrikan di Puncak Jaya yaitu beberapa PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga MikroHydro) dan SUTR eksisting akan tetapi lokasinya tersebar berjauhan, belum menjadi satu sistem.
Maka, menindak lanjuti Surat Pj Bupati Kabupaten Puncak Jaya, PLN UIW PPB akan menjadwalkan pertemuan untuk membahas serta menyusun langkah-langkah yang akan diambil.
PLN UIW PPB sedang berkoordinasi dengan PLN Pusat karena dukungan PLN Pusat sangat diperlukan berhubung berkenaan dengan rencana anggaran investasi. Sekaligus pembahasan peranan dari Pemda Puncak Jaya sangat diperlukan dalam penganggaran pembangunan aset kelistrikan.
“Semoga kelanjutan dari MoU yang sudah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dengan PLN dapat segera ditindaklanjuti bersama-sama,” imbuhnya.
Djalaludin juga menambahkan, PLN tidak bisa berjalan sendiri.
“Sehingga kolaborasi dengan Pemerintah daerah, pemerintah pusat serta dukungan semua pihak sangat diperlukan agar masyarakat dapat menikmati listrik untuk kehidupan yang lebih baik serta terwujudnya terang di seluruh Tanah Papua.” pungkasnya.
RED
