Koreri.com, Jayapura – Tim pemenang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01 Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (BTM-YB) meminta masyarakat kawal suara di masing-masing PPD.
Pasalnya, diduga ada oknum yang mengatasnamakan aparat keamanan sedang turun ke setiap PPD. Mereka datang untuk merubah hasil suara dari PPS.
Oknum-oknum tersebut diduga telah tersebar pada setiap distrik di seluruh kabupaten/kota di Papua.
“Informasi yang kami peroleh oknum-oknum ini mulai turun ke PPD, mereka dikerahkan untuk merubah hasil suara dari TPS yang ada di setiap PPD,” kata Mukri Hamadi, selaku Ketua Tim Pemenang BTM-YB, di Sekretariat Pemenangan, Kamis (28/11/2024).
Pihaknya juga meminta atensi dari aparat TNI/Polri untuk mengawal proses Pilkada serentak 2024 ini agar berjalan lancar.
“Terutama suara-suara rakyat yang ada di PPD, kami minta TNI/Polri kawal suara itu dengan baik,” tuturnya.
Tidal hanya itu, Bawaslu juga diminta kawal surat suara di TPS secara ketat.
Pasalnya suara tersebut murni milik masyarakat, sehingga tidak ada lagi pihak yang mencoba mengotak atik untuk kepentingan tertentu.
“Kita tidak mau gara-gara tindakan oknum tersebut, situasi Papua ini jadi kaos,” tandasnya.
Oleh sebab itu perlu adanya langkah tegas dari penyelengara, sebab saat ini masing masing calon khususnya BTM-YB telah mengantongi bukti salinan C1 dari masing-masing TPS. Sehingga tidak ada lagi yang mencoba merubah hasil tersebut hanya untuk kepentingan tertentu.
“Tadi pagi jam 05.00 WIT salinan C1 dari seluruh TPS di Papua sudah masuk di sekretariat, jadi tidak ada lagi yang mau rubah hasil, karena ini akan merusak citra demokrasi di Papua,” ujarnya.
Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, sebab saat ini BTM-YB belum dapat mengumumkan hasil secara resmi.
“Kami tidak mau mendahului tugas KPU, biarkan KPU yang umumkan hasil secara resmi,” tuturnya.
Lebih lanjut untuk proses pilkada serentak kemarin, tim hukum BTM-YB telah mencatat sejumlah pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
“Nantinya temuan ini akan kita tindaklanjuti, karena tim hukum sudah mengantongi sejumlah catatan pelanggaran di lapangan,” ungkapnya.
Terlepas daripada itu, pihaknya berharap Bawaslu dapat mengawal proses yang sedang berlangsung terutama pleno di tingkat PPD.
“Kami minta Bawaslu di setiap kabupaten/kota harus tegas. Jangan sampai ada pihak yang intervensi kerja-kerja PPD, karena itu akan berpengaruh pada hasil Pilkada kita saat ini,” tegasnya.
RLS
