Koreri.com, Sorong – Di tengah kondisi dunia ditengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi termasuk pertumbuhan ekonomi dunia, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Semester II tahun 2024 berada di kisaran 5% (yoy) hingga 5,2% (yoy).
Inflasi Indonesia pada bulan Oktober 2024 sebesar 2,21 persen (yoy) lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,09 persen (yoy).
Bagaimana kondisi realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2024 khusus di Provinsi Papua Barat Daya?
Kepala KPPN Sorong Gandung Triyasmoko melalui rilis pers yang diterima Koreri.com, Jumat (29/11/2024) menyebutkan Inflasi bulan Oktober 2024 di Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili angka inflasi Kota Sorong sebesar 3,22 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan kondisi inflasi di bulan September 2024 yang mencapai 2,25 persen (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi semester II tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya yang masih menjadi bagian Provinsi Papua Barat dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4,40% hingga 5,20% year on year.
Pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Oktober 2024 yang masuk dan keluar kas negara yang dikelola KPPN Sorong secara ringkas adalah sebagai berikut:
•Pendapatan sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp1.195,47 miliar. Pendapatan meliputi pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
•Belanja sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp8.148,89 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya lebih rendah 16,28 persen. Belanja APBN s.d Oktober 2024 meliputi belanja pemerintah pusat dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) masing-masing sebesar Rp 2.278,90 miliar dan Rp 5.869,99 miliar.
Belanja APBN
Gandung Triyasmoko merincikan pula dari sisi belanja, sampai dengan 31 Oktober 2024 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan oleh KPPN Sorong adalah sebesar Rp 8.148,89 miliar atau sebesar 68,32 persen dari total anggaran Rp 11.927,48 miliar.
“Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya realisasi Belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya lebih rendah 16,28 persen,” rincinya.
Realisasi per 31 Oktober 2024 tersebut berasal dari realisasi belanja Pemerintah pusat sebesar Rp 2.278,90 miliar atau 66,55 persen dari anggaran Rp 3.424,59 miliar dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 5.869,99 miliar atau 69,04 persen dari anggaran sebesar Rp 8.502,90 miliar.
Realisasi belanja Pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 958,05 miliar; belanja barang sebesar Rp 939,67 miliar; belanja modal sebesar Rp 374,43 miliar; dan belanja bansos sebesar Rp 6,74 miliar.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 2.114,29 miliar lebih tinggi 7,79 persen,” sambungnya.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah pada bulan Oktober 2024 terdiri atas realiasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 390,12 miliar, realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 3.275,79 miliar, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 403,49 miliar, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 443,32 miliar, realiasi Dana Otsus sebesar Rp 945,32 miliar, realisasi Dana Desa sebesar Rp 396,34 miliar, realisasi Insentif fiskal sebesar Rp 15,61 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 7.618,87 miliar, Transfer ke Daerah s.d. Oktober 2024 lebih rendah 22,95 persen yoy.
Gandung Triyasmoko berharap pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun.
“Sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi Papua Barat Daya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.
KENN
