Koreri.com, Timika – Kepala Kampung Nawaripi Norman Ditibun angkat bicara soal kondisi pendidikan anak-anak asli setempat dari Suku Kamoro yang dinilai semakin memprihatinkan.
Ia menilai perlu adanya keberpihakan nyata dari Pemerintah baik dalam kebijakan pendidikan maupun penempatan tenaga pengajar dan kesehatan.
Norman menyatakan dukungan terhadap aksi puluhan guru SD Inpres Nawaripi sebagai bentuk keprihatinan terhadap masa depan anak-anak asli kampung tersebut.
“Anak-anak asli Nawaripi hampir tidak lagi bersekolah di SD Inpres Nawaripi. Mereka lebih memilih sekolah yayasan di luar kampung. Ini bukan soal intervensi, tapi kepedulian terhadap generasi Kamoro,” tegas Norman Ditibun dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Norman menuding kepemimpinan sebelumnya di SD Inpres Nawaripi gagal merangkul masyarakat lokal, sehingga anak-anak kehilangan rasa memiliki terhadap sekolah negeri di kampung mereka sendiri.
Sebagai respons, Pemerintah Kampung Nawaripi bahkan mengalokasikan Dana Desa untuk menyekolahkan anak-anak ke luar daerah, ke lembaga pendidikan yang dianggap lebih kondusif.
“Kami juga berterima kasih kepada sekolah-sekolah swasta yang masih peduli membuka ruang bagi anak-anak Nawaripi,” ucapnya.
Tak hanya pendidikan, Norman juga menyentil sektor kesehatan. Ia menilai banyak petugas medis di Pustu Nawaripi tidak memiliki pemahaman budaya lokal, sehingga pelayanan kesehatan tidak berjalan maksimal.
“Tenaga medis dan guru di kampung ini seharusnya punya hati, daya juang, dan memahami kearifan lokal masyarakat Kamoro,” tegasnya.
Norman juga mengkritik kondisi sosial yang belum tertangani secara serius.
Masih banyak anak muda yang terjebak dalam perilaku menyimpang, seperti mabuk-mabukan yang mengganggu pelayanan umum.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan aparatur yang siap mengabdi dan bekerja dengan hati.
Aksi Protes Guru SD Inpres Nawaripi
Kekecewaan juga mencuat dari lingkungan SD Inpres Nawaripi dimana sekitar 40 guru dan pegawai menyatakan penolakan terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang menunjuk seorang guru dari luar sebagai Penjabat (Pj) Kepala Sekolah menggantikan Yonike Tonapa, S.Pd, yang diturunkan menjadi guru biasa di sekolah lain.
Wakil Kepala Sekolah, Berty Temorubun, menyebut penunjukan itu tidak objektif dan mencederai semangat para guru yang telah lama mengabdi di sekolah tersebut.
“Kami merasa disepelekan. Sekolah ini punya banyak guru senior yang sudah teruji, tapi justru orang luar yang dipercaya,” katanya.
Berty menyebut, proses pengangkatan tidak melibatkan pihak sekolah, komite, maupun pengawas, dan menilai keputusan Dinas Pendidikan tidak berpijak pada prinsip transparansi dan keadilan.
“Guru-guru kami punya rekam jejak dan dedikasi. Beberapa bahkan pernah memegang jabatan strategis, seperti anggota MRP, sekretaris dinas, dan kepala sekolah selama belasan tahun,” jelasnya.
Beberapa nama yang disebut antara lain:
1. Thomas Mutaweyau, S.Pd – Anggota MRP
2. Fransiskus Bokeyau, S.Pd – Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Anton Bugaleng, S.Sos – Eks Sekretaris Disdik
4. Marselinus Sergius, S.Ag – Kepala Sekolah SD Inpres Nawaripi selama 14 tahun
“Kami juga bisa memimpin. Kami punya kapasitas dan komitmen. Jangan pandang sebelah mata guru-guru lokal,” tegas Berty.
Para guru berharap Dinas Pendidikan menarik kembali Pj yang ditunjuk dan memberi kesempatan kepada guru internal untuk memimpin sekolah mereka sendiri.
Pendidikan dan Pelayanan Harus Kembali ke Akar Budaya Lokal
Sorotan tajam dari Kepala Kampung dan para guru menunjukkan bahwa krisis di SD Inpres Nawaripi bukan hanya soal jabatan, tetapi cermin dari gagalnya pendekatan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat asli.
Masyarakat kini menuntut keberpihakan yang lebih konkret, dimulai dari penempatan tenaga kerja yang memahami karakteristik budaya dan sosial Kamoro.
“Kami butuh perubahan, bukan hanya janji. Anak-anak Kamoro juga berhak atas pendidikan yang layak dan dekat dengan budaya mereka sendiri,” pungkas Norman Ditibun.
EHO
