Koreri.com, Ambon – Legislator RI Saadiah Uluputty menyambagi Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (5/3/2026).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka menjalankan masa reses sebagai Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku.
Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Saadiah untuk berdiskusi langsung dengan jajaran BPJN terkait berbagai program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku.
“Dalam pertemuan tersebut, kami membicarakan perkembangan beberapa program yang sedang berjalan, program yang belum berjalan, serta meninjau progres dari sejumlah usulan aspirasi yang sebelumnya telah saya sampaikan,” urainya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (6/3/2026).
Salah satu hal yang juga disampaikan Saadiah dalam pertemuan itu adalah terkait kondisi kerusakan jalan di wilayah Taniwel yang beberapa waktu lalu ia lewati. Termasuk juga disampaikan Anggota Dewan SBB Asrul Kaisuku kepada dirinya.
“Saya meminta penjelasan mengenai kondisi jalan tersebut serta kemungkinan penanganan yang dapat dilakukan agar kerusakan tidak semakin berdampak pada mobilitas Masyarakat,” bebernya.
Selain itu, jelas Saadiah, juga dilakukan pembahasan terkait perkembangan pembangunan jalan di Batabual serta rencana pembangunan Jalan Lingkar Banda, jalan Inamosol hingga jalan rusak di Hatu yang berdekatan dengan Bandara Pattimura Ambon. Juga usulan-usulan dari Pemerintah Kabupaten/kota yang harus masuk dalam usulan Inpress Jalan Daerah (IJD) tahap 3.
Untuk Jalan Lingkar Banda sendiri, saat ini masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, terutama terkait dengan status jalan sebelum program pembangunan dapat dilanjutkan.
“Dalam diskusi tersebut, saya juga mendengarkan penjelasan dari para Kepala Satker mengenai kondisi teknis di lapangan. Disampaikan bahwa beberapa ruas jalan di Maluku memiliki potensi kerusakan karena melintasi lempengan atau patahan gempa. Kondisi ini menyebabkan badan jalan sering mengalami retakan atau patahan, dan ketika musim hujan datang, genangan air mempercepat terjadinya kerusakan seperti lubang dan penurunan permukaan jalan,” sambung Saadiah.
Di sisi lain, anggaran preservasi jalan yang dialokasikan oleh Kementerian saat ini berkisar Rp600 juta untuk penanganan sepanjang 120 km jalan.
“Secara teknis, anggaran tersebut sering kali belum mencukupi, terutama pada ruas-ruas jalan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan dan membutuhkan penanganan berulang dalam waktu yang berdekatan,” akuinya.
Karena itu, pihak balai juga menyampaikan aspirasi agar beberapa ruas jalan yang memiliki kondisi kerusakan berat dan berulang dapat diusulkan melalui skema penanganan bencana, atau dilakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Maluku.
Selain membahas berbagai program tersebut, Saadiah juga meminta pandangan, mendengarkan aspirasi, masukan, serta berbagai kendala yang dihadapi BPJN di lapangan.
“Hal-hal ini menjadi catatan penting bagi saya sebagai bahan dalam rapat-rapat kerja di DPR RI, agar kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kondisi riil di daerah,” sahutnya.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala BPJN Provinsi Maluku Yana Astuti, S.T., M.T., bersama jajaran para Kepala Satuan Kerja (Satker). Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif.
“Saya berharap koordinasi dan komunikasi seperti ini dapat terus diperkuat, sehingga berbagai program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
RLS
