Koreri.com, Sorong – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dan Pendampingan Penginputan Triwulan Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aston Hotel Sorong, Senin (13/4/2026).
Tujuan workshop adalah untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas Pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan SPM,
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa SPM merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
SPM memiliki peran strategis dalam menjamin hak dasar masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.
Sebelumnya Wagub memberikan apresiasi kepada tim penerapan SPM PBD yang dinilai telah bekerja dengan baik, penuh dedikasi, dan komitmen tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan pencapaian yang diperoleh dalam kategori tuntas paripurna dari hasil penginputan SPM tahun 2025.
“Ini merupakan capaian yang patut kita banggakan bersama, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujar Wagub.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah berupaya maksimal dalam melaksanakan dan melaporkan SPM dengan baik.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa pelaksanaan dan pelaporan SPM tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif semata.
Diperlukan keseriusan, komitmen, dan tanggung jawab dari seluruh pihak agar implementasi SPM benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyoroti masih adanya capaian pelaksanaan dan pelaporan SPM di beberapa kabupaten/kota yang belum optimal.
Ia berharap hal tersebut segera menjadi perhatian untuk diperbaiki.
“Saya mendorong pemerintah daerah yang belum optimal agar meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta memanfaatkan forum workshop ini sebagai sarana untuk belajar, berdiskusi, dan mencari solusi bersama,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparatur, serta komitmen bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPM di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Workshop dihadiri Walikota dan bupati se-Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, pimpinan OPD pengampu SPM, serta tim penerapan SPM tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
ZAN
