Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menutup Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun Anggaran 2027, Kamis (30/4/2026).
Gubernur Papua Tengah pada momen penutupan tersebut diwakili Pj Sekda dr. Silwanus Sumule.
Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Pj Sekda menyebutkan Musrenbang yang telah dilaksanakan selama tiga hari ini merupakan forum strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan daerah ke dalam dokumen perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, telah dilakukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan, menyusun prioritas program dan kegiatan, serta menyepakati arah pembangunan daerah tahun 2027.
Dikatakan Gubernur, tema pembangunan Provinsi Papua Tengah 2027, yaitu: “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah”, menjadi komitmen bersama untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal, kearifan budaya, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta Musrenbang, baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, DPR Papua Tengah, MRP, akademisi, dunia usaha, maupun seluruh elemen masyarakat, atas partisipasi aktif dan kontribusi pemikiran yang telah diberikan,” ungkapnya.
Seluruh hasil kesepakatan Musrenbang akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen RKPD 2027, serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ke depan harus:
1. Berorientasi pada hasil (result oriented);
2. Tepat sasaran;
3. Transparan dan akuntabel;
4. Serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lanjut Gubernur, pengelolaan dana Otsus harus dilakukan secara optimal, dengan fokus pada peningkatan kualitas khususnya Orang Asli Papua melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan di Papua Tengah masih cukup besar, antara lain terkait kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, serta konektivitas wilayah,” akuinya.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur lantas mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi, menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya ingin menegaskan satu hal penting bahwa apa yang telah kita sepakati dalam forum ini, tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Tetapi harus menjadi kerja nyata, langkah nyata, dan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Papua Tengah, sambung Gubernur, harus memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat terutama OAP, masyarakat di wilayah terpencil, dan seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah.
“Saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga komitmen, memperkuat sinergi, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena yang kita bangun ini bukan hanya program pemerintah, tetapi masa depan Papua Tengah dan generasi kita,” pungkasnya.
HMS
