Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang digelar selama tiga hari, Senin hingga Rabu (20–23 Juli 2026).
Kegiatan yang difasilitasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika ini menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian SPIP terintegrasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pengisian sejumlah kertas kerja berbasis dokumen masing-masing OPD.
“SPIP ini terintegrasi, artinya seluruh OPD berkontribusi dalam penyusunan penilaian yang nantinya menjadi satu kesatuan untuk Kabupaten Mimika,” ujar Inspektur Dwi Cholifah dalam keterangannya di Timika, Senin (20/7/2026).
“Dari situ akan terlihat skor atau level kematangan yang menjadi cerminan kualitas tata kelola,” sambungnya.
Ia mengakui, hasil sementara menunjukkan capaian SPIP Mimika masih berada di kisaran level 2, sehingga perlu dilakukan berbagai perbaikan dan penguatan agar dapat mencapai target nasional.
“Memang kita masih di angka dua koma sekian. Ini yang harus kita kejar bersama agar bisa meningkat ke level berikutnya,” tegasnya.
Dwi menambahkan, penerapan SPIP tidak terlepas dari keberadaan standar operasional prosedur (SOP), regulasi, serta keselarasan program OPD dengan visi pembangunan daerah, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga pelayanan publik. 
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Papua Tengah, Fathul Huda Yusuf Ukhrowi, menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan BPKP bertujuan memastikan pemerintah daerah mampu mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“SPIP terintegrasi tidak hanya berbicara soal skor, tetapi juga mencakup berbagai indikator seperti Indeks Integritas, Indeks Persepsi Korupsi, hingga Manajemen Risiko Indeks. Ini menjadi gambaran sejauh mana tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, level SPIP menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengendalian internal pemerintah daerah. Level 3, yang menjadi target nasional sesuai arahan dalam RPJMN, menunjukkan bahwa sistem pengendalian sudah memadai dan mampu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi.
“Di level 3, kita punya keyakinan yang cukup bahwa tata kelola sudah berjalan baik, mulai dari efektivitas pencapaian program, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset daerah, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini Pemkab Mimika tengah memulai kembali penilaian dari baseline untuk memastikan pengukuran yang lebih akurat dan komprehensif.
Melalui penguatan SPIP terintegrasi ini, Pemerintah Kabupaten Mimika optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
EHO
