Koreri.com, Nabire – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRP Papua Tengah, Jumat (31/7/2026).
Gubernur Papua Tengah yang diwakili Pj Sekda dr. Silwanus Sumule menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRP Papua Tengah atas dedikasi, kerja sama, dan komitmen yang ditunjukkan selama proses pembahasan Raperdasi.
Pemprov Papua Tengah menilai persetujuan terhadap Raperdasi tersebut tidak hanya merupakan bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Gubernur juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan hasil pembahasan Raperdasi sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja, memperkuat disiplin pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Gubernur, atas nama Pemprov Papua Tengah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
“Sinergi dan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi dan DPRP Papua Tengah diharapkan terus terjaga serta semakin diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang maju, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya.
HMS
