Koreri.com, Sorong – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat pada musim kemarau.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Coffee Morning Kebencanaan yang untuk pertama kalinya digelar BPBD sejak OPD tersebut terbentuk di Ballroom Pollarris Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Jumat (28/8/2026).
Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi langkah penanganan bencana di Kota Sorong.
“Coffee Morning Kebencanaan ini sengaja kami buat untuk mengumpulkan mitra-mitra yang membantu dalam penanganan kebencanaan di Kota Sorong,” ungkapnya kepada wartawan usai coffee morning.
Menurut Herlin Sasabone, kegiatan itu melibatkan unsur TNI-Polri, OPD, serta jurnalis dan berbagai pihak lain yang selama ini berperan dalam penanggulangan bencana.
Ia menuturkan, meski pelaksanaan perdana masih terbatas, BPBD Kota Sorong akan menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda evaluasi dan koordinasi yang dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Tujuannya lebih kepada diskusi tentang penanganan yang ada dan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kalau ada saran, kita bisa langsung bahas bersama,” tegas Herlin.
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang mengemuka adalah potensi kekeringan yang kini mulai dirasakan seiring masuknya Kota Sorong dalam status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan.
Salah satu masukan yang disampaikan adalah perlunya penyediaan hidran di sejumlah titik untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.
Herlin menyebut usulan tersebut mendapat respons dari pemerintah provinsi. Pengadaan hidran disebut telah masuk dalam program tahun ini dan selanjutnya membutuhkan kesepakatan pemerintah kabupaten dan kota terkait lokasi penempatannya.
Selain infrastruktur pendukung, BPBD juga mendorong peningkatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Edukasi dinilai perlu dilakukan melalui media massa maupun surat edaran dan saluran komunikasi lainnya.
“Kami mendapatkan banyak masukan dari kegiatan ini. Kami berharap berkumpulnya mitra penanggulangan bencana dapat semakin memperkuat upaya penanganan berbagai potensi bencana di Kota Sorong,” ucap Herlin.
Herlin menambahkan, BPBD Kota Sorong telah menetapkan status siaga darurat sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan dan karhutla. Status tersebut berlaku selama enam bulan hingga akhir 2026.
Selain memperkuat langkah pencegahan, BPBD juga menyiapkan skema penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
“Selain imbauan yang kami berikan, kami juga menyiapkan penanganan pada saat kejadian,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Sorong berkoordinasi dengan sejumlah unsur, di antaranya TNI-Polri, Polres Sorong Kota, Satuan Brimob Polda PBD, Kodim 1802/Sorong, serta Dinas Pemadam Kebakaran PBD.
Keterlibatan juga mencakup BPBD PBD, aparat kewilayahan melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Badan Intelijen Negara (BIN), serta media massa.
Menurut Herlin, sinergi lintas sektor tersebut penting karena penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh BPBD secara sendiri.
“Semua terlibat, baik dalam penanganan langsung di lapangan maupun membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media,” tukasnya.
KENN
