Koreri.com, Timika – Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak pencegahan dan percepatan penurunan stunting di delapan kabupaten se-Papua Tengah harus terus diperkuat.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Victor Fun, S.Sos, M.Si saat membacakan sambutan Gubernur Meki Nawipa pada giat Bimbingan Teknis TPK dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Papua Tengah, bertempat di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (1/9/2026).
Gubernur menilai bimtek sangatlah penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kualitas pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak. Stunting berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang, kesehatan, kecerdasan, dan masa depan anak,” nilainya.
Pencegahan stunting, kata Gubenrur, harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, setelah persalinan, hingga anak memasuki usia balita.
Dan dalam konteks itu, TPK memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan melakukan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting, terutama calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta keluarga yang memiliki bayi dan balita.
TPK yang terdiri dari bidan, kader keluarga berencana (KB), dan kader PKK diminta bekerja sebagai satu tim dengan memperkuat koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Peserta bimtek juga diminta mampu mengenali keluarga berisiko stunting, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang tepat, serta menggunakan aplikasi pendukung seperti Elsimil dan SIGA secara benar.
“Data yang dikumpulkan harus akurat. Jangan sekadar memenuhi laporan. Data tersebut harus menggambarkan kondisi keluarga yang sebenarnya agar pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat,” tegas Gubernur.
Pendampingan juga diminta tidak berhenti pada pemberian informasi. TPK harus memastikan keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi maupun perlindungan sosial dapat terhubung dengan layanan yang tersedia.
Pemerintah, sambung Gubernur menyadari kondisi geografis dan sosial di Papua Tengah sangat beragam. Karena itu, pendekatan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
TPK juga didorong membangun komunikasi dengan keluarga serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah kampung, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong perubahan perilaku.
“TPK harus hadir bukan untuk menghakimi keluarga, tetapi untuk mendampingi, memberi pemahaman, dan membantu mencari solusi,” ujarnya.
Pemprov Papua Tengah juga meminta agar kegiatan bimtek ditindaklanjuti melalui penerapan pengetahuan di lapangan dan evaluasi berkala terhadap kinerja pendampingan.
Dinas P3AKB diharapkan terus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap TPK di delapan kabupaten secara berkala.
“Pencegahan stunting membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri,” katanya.
Gubernur tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Dinas P3AKB Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Melalui koordinasi antara keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, kader, pemerintah kampung dan perangkat daerah terkait, Pemprov Papua Tengah menargetkan anak-anak di wilayah itu dapat tumbuh sehat, cerdas dan memiliki masa depan yang lebih baik.
HMS
