Koreri.com, Nabire – Gubernur Meki Nawipa menekankan pentingnya peran gereja sebagai pengawal moral dan suara kritis Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas persoalan pembangunan di Papua Tengah.
Juri Bicara Gubernur, Emanuel You dalam rilisnya yang diterima Koreri.com menyebutkan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata berbicara mengenai APBD dan proyek tapi lebih dari itu, pembangunan membutuhkan hati, iman dan kebersamaan.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” sambungnya mengutip hasil dialog Gubernur Meki Nawipa bersama para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua di Ballroom kantor Pemerintahan Papua Tengah, Nabire, Senin (14/9/2026).
Diakui Jubir, pernyataan tersebut menurut Gubernur bukan berarti gereja mengambil alih pemerintahan.
Sebaliknya, Gubernur sengaja mengajak para pimpinan gereja berdiskusi sambil menikmati kopi untuk membahas berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan pembangunan Papua Tengah.
Gereja harus berada di atas dalam konteks moral dan kebenaran, serta memiliki kewajiban menegur dan mengingatkan pemerintah agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor keadilan, hak asasi manusia dan martabat manusia.
Dalam dialog itu, para pimpinan gereja menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, konflik dan pengungsian, hingga persoalan tapal batas adat serta keamanan.
Berbagai persoalan tersebut dinilai saling berkaitan dan menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan pembangunan di Papua Tengah.
Gubernur Meki Nawipa menyambut seluruh masukan tersebut secara terbuka.
Ia tidak sekadar memberikan jawaban yang menyenangkan, tetapi mendorong gereja dan pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi serta menentukan arah masa depan Papua Tengah.
Gubernur juga meminta lembaga gereja membantu Pemerintah menyediakan data yang akurat, antara lain data jemaat Orang Asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor dan pewarta, serta data lain yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan.
“Intinya bagaimana kita rapikan semua data terkait agar semua bisa berjalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” harapnya.
Gubernur optimistis berbagai persoalan Papua Tengah dapat ditangani apabila pemerintah dan gereja membangun sinergi serta berjalan bersama.
Seluruh aspirasi yang disampaikan para pimpinan gereja dalam dialog tersebut telah dicatat dan direkap pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Dijelaskan, dialog tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan lembaga gereja dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di Papua Tengah.
HMS
