Koreri.com, Sorong – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) menyoroti masih munculnya kesenjangan pembangunan, persoalan masyarakat terdampak konflik, serta kebutuhan pemulihan di Maybrat dan sejumlah wilayah lainnya.
Ketua MRPBD Alfons Kambu mengatakan penyelesaian berbagai persoalan di Tanah Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pemerintah didesak perlu memperkuat pendekatan budaya dan psikologis yang sesuai dengan karakter masyarakat Papua.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak konflik membutuhkan perhatian serius, terutama mereka yang terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hingga kini belum mendapatkan kepastian untuk kembali hidup secara layak.
“Pendekatan budaya dan psikologi orang Papua harus diperhatikan. Jangan langsung menggunakan pendekatan tertentu ketika menghadapi persoalan di masyarakat,” tegasnya saat RDP dengan Pansus Papua DPD RI di Ruang rapat lantai III Kantor Gubernur PBD, Senin (14/9/2026)
Tokoh masyarakat Maybrat ini mengatakan, Pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, mulai dari tempat tinggal, akses jalan, fasilitas umum hingga jaminan keamanan.
Alfons menegaskan, kondisi masyarakat yang berada di wilayah konflik dan mengungsi akibat situasi keamanan.
Menurutnya, sebagian masyarakat ingin kembali ke kampung halaman, namun terkendala kondisi wilayah yang belum sepenuhnya aman serta keterbatasan sarana dan prasarana.
Karena itu, Alfons mendorong pemerintah bersama DPRP, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya duduk bersama mencari solusi yang benar-benar dapat diterima masyarakat.
“Kalau kita bersama-sama, kita usahakan penyelesaian ini dengan baik. Tokoh-tokoh juga harus turun dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Alfons menyoroti pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam membuka akses masyarakat yang selama ini terisolasi. Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah pembangunan akses jalan menuju kampung-kampung yang terdampak persoalan keamanan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada fisik, tetapi harus berjalan beriringan dengan pemulihan sosial dan penguatan kembali kehidupan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa kembali hidup layak. Semua pihak harus bekerja bersama supaya kesenjangan dan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan,” pungkas Alfons.
KENN
