Koreri.com, Jakarta – Bertempat di Gedung Plaza BPJamsostek Jakarta, Kamis (12/9/2024) telah dilangsungkan Penganugerahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tingkat Nasional Tahun 2024.
Seremonial ini dihadiri Wakil Presiden RI Maruf Amin, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemendagri, serta jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Hadir pada acara tersebut, lebih kurang 200 orang terdiri dari penerima Paritrana Award yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Usaha, Pemerintah desa hingga UKM, yang dinilai terbaik tingkat nasional serta tamu undangan lainnya.
Pagelaran Paritrana Award yang sudah dimulai sejak 2017 ini merupakan penghargaan tahunan dari Pemerintah yang diinisiasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
Paritrana Award tahun ini merupakan penilaian atas kinerja penyelenggaraan Jamsostek pada 2023 lalu.
Pada ajang tahun ini, Papua Barat Daya (PBD) menjadi satu dari dua belas kandidat Pemerintah provinsi dan masuk dalam kelompok/zona penilaian Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
“Alhamdulilah Puji Tuhan, Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan Juara I Tingkat Zona,” ungkap Kepala Disnakertrans ESDM PBD Suroso, S.IP, M.A dalam keteranganya tertulisnya yang diterima Koreri.com, Kamis (12/9/2024).
Paritrana Award diterima oleh Pj. Gubernur PBD Muhammad Musa’ad yang diserahkan Wapres RI Maruf Amin.
Tim Penilai Tingkat Nasional melihat adanya komitmen kuat yang ditunjukan oleh Pemerintah Provinsi PBD dalam meningkatkan coverage perlindungan.
Pada 2022 (saat itu wilayah Sorong Raya masih menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat) berada pada angka 65,8% dan meningkat menjadi 85,34% atau mengalami pertumbuhan 19,54%.
Total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh Pemda melalui APBD di Provinsi PBD pada 2023 lalu sebanyak 109.023 peserta.
Dan kontribusi Pemprov PBD sebesar 50.104 orang peserta yang berasal dari segmen pekerja rentan/informal, yang diikutsertakan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
Suroso menekankan Paritrana bukanlah menjadi tujuan utama.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan Jaminan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terutama para pekerja,” tandasnya.
Suroso merincikan jika pada 2023 Pemerintah Provinsi melindungi 50.104 pekerja rentan/informal.
“Pada 2024 ini selain mengcover 50.000 pekerja rentan/informal, juga akan membayar iuran kepesertaan bagi 10.000 orang pekerja sosial keagamaan,” tukasnya.
RLS
