Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengungkap sindikat keterlibatan oknum anggota TNI dalam bisnis ilegal penjualan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mulia, Kabupaten Punncak Jaya, Papua Tengah.
Desakan ini menyusul penangkapan dua pria, EU alias Udara dan HG alias Yemiter, yang disebut sebagai bagian dari jaringan KKB oleh Satgas Operasi Damai Cartenz di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
“Kami minta Presiden memberi atensi serius terhadap keterlibatan oknum anggota TNI yang terlibat dalam penjualan amunisi ke KKB. Berbagai pemberitaan dan konten di media sosial sudah menunjukkan adanya transaksi amunisi yang memperparah situasi keamanan di Papua,” tegas Direktur YLBH Papua, Yoseph Temorubun dalam pernyataan resminya, Kamis (2/10/2025).
Menurut YLBH, praktik “bisnis haram” amunisi di Papua telah berimplikasi serius terhadap stabilitas keamanan. Amunisi yang jatuh ke tangan KKB dinilai memperpanjang konflik dan memicu jatuhnya korban jiwa, baik di kalangan warga sipil maupun aparat TNI-Polri.
“Kenapa KKB begitu beringas dan memiliki banyak persediaan amunisi? Karena selama ini ada suplai dari oknum aparat. Fakta penangkapan terhadap TNI maupun Polri yang terlibat sudah berkali-kali terjadi. Ini bukan barang baru,” tegas Yoseph.
Meski begitu, YLBH Papua Tengah mengapresiasi langkah Satgas Operasi Damai Cartenz yang berhasil membongkar jaringan jual beli amunisi tersebut.
Lembaga ini menilai operasi itu sebagai langkah strategis untuk memutus rantai suplai senjata kepada KKB.
YLBH juga mendesak Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas berupa pemecatan terhadap anggota yang terbukti terlibat.
“Jangan biarkan oknum-oknum ini berkeliaran. Mereka membahayakan nyawa rakyat sipil maupun aparat di medan tugas,” lanjutnya.
Sebagai solusi, YLBH menekankan pentingnya pembentukan Tim Independen Pencari Fakta yang melibatkan berbagai pihak berintegritas, demi memastikan transparansi sekaligus menghentikan praktik gelap penjualan amunisi di Papua.
“Kalau benar ada niat baik untuk kedamaian di Tanah Papua, maka Tim Independen harus segera dibentuk dan bekerja tanpa kompromi,” pungkasnya.
EHO
