Koreri.com, Timika – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan asistensi penyusunan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Muh. Ikbal, S.E., KP menjelaskan bahwa tujuan utama FGD ini adalah untuk mengevaluasi tupoksi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang berlaku saat ini.
Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah, sekaligus merumuskan usulan struktur baru yang lebih ramping dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kegiatan ini bersumber dari DPA Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2025 dan diikuti unsur pimpinan serta sekretariat perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mimika,” ujar Muh. Ikbal dalam laporannya.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Lucas Hindom, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan tupoksi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.
“Di era perubahan yang serba cepat ini, setiap organisasi dituntut mampu beradaptasi secara cerdas. Begitu pula dengan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mimika. Kita harus memperkuat tata kelola, memperjelas peran, dan menyelaraskan fungsi agar setiap perangkat daerah bekerja secara sinergis dan terukur,” kata Everth Hindom dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Rabu (22/12/2025).
Everth menjelaskan, forum FGD ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi mengenai peran dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Mimika.
Melalui forum ini, pemerintah daerah juga dapat mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan, sekaligus merumuskan tupoksi yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Menurutnya, penetapan tupoksi yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Karena itu, asistensi dari para narasumber yang berkompeten sangat diperlukan agar hasil penyusunan tupoksi tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan daerah.
Ia pun berpesan kepada seluruh peserta agar aktif berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif.
“Setiap pandangan dan pengalaman dari perangkat daerah merupakan kontribusi berharga dalam memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat melahirkan rumusan tupoksi yang jelas, lugas, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kesejahteraan masyarakat.
FGD ini juga diharapkan memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan semangat gotong royong, integritas, dan komitmen bersama, kita mampu menata ulang struktur pemerintahan Kabupaten Mimika agar lebih solid, adaptif, dan mampu mempercepat pembangunan menuju Mimika yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya
TIM
