Koreri.com, Sorong – Wakil Gubernur Ahmad Nausrau membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Aston Sorong Hotel, Kamis (4/12/2025).
Giat ini berkolaborasi dengan Kantor Bank Indonesia Perwakilan (KPwBI) Papua Barat.
Hadir Kepala Perwakilan BI Papua Barat Setian, Statistisi Ahli Madya BPS Papua Barat Lasmini, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan PBD Eksan Musa’ad, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekbang George Yarangga, Asisten ll Atika Rafika, pimpinan OPD, Forkopimda serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam sambutannya Wagub menyampaikan inflasi bukan hanya persoalan angka-angka ekonomi tetapi menyangkut kehidupan masyarakat terutama kelompok rentan.
Kenaikan harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok dapat memberikan tekanan yang sangat besar bagi masyarakat.
“Karena itu, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia melalui TPID harus memastikan langkah-langkah antisipatif dan respon cepat terhadap beberapa agenda strategis yang perlu kita perhatikan dan perkuat,” urainya.
Wagub kemudian menyebutkan beberapa hal penting yang menjadi fokus yaitu,
1.Penguatan Ketersediaan Pasokan.
Kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan khususnya komoditas berkontribusi besar terhadap inflasi.
2.Optimalisasi pemanfaatan lahan dan produksi dalam daerah, guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
3.Penggunaan teknologi informasi harga pangan agar masyarakat mendapatkan informasi harga yang akurat.
4.Sinergi lintas Pemerintah daerah dalam pengendalian distribusi termasuk berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjamin kelancaran logistik
5.Percepatan realisasi program-program strategis, seperti gerakan pangan murah, operasi pasar dan kerja sama antar daerah.
“Saya mengajak seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja secara extra effort. Kita harus mengutamakan kolaborasi, integrasi data, keseriusan perencanaan, serta kemampuan mengambil tindakan cepat terhadap gejolak harga yang terjadi,” pintanya.
Wagub menegaskan pula bahwa Pemerintah Provinsi PBD berkomitmen memberikan dukungan penuh termasuk penyediaan data, infrastruktur dan stimulus kebijakan.
Dirinya berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi konkret, program yang terukur, dan tindak lanjut yang dapat segera dilaksanakan.
“Mari kita bekerja bersama demi menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya.
ZAN
