Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mengecam keras Pemerintah pusat untuk membuka lahan sawit di Tanah Papua.
Kebijakan Pemerintah pusat dinilai telah melukai masyarakat adat di seluruh Tanah Papua.
Direktur YLBH Papua Tengah Yoseph Temorubun, menegaskan bahwa langkah Pemerintah pusat membuka lahan sawit diduga ada konspirasi terselubung dengan pihak korporasi.
“Jadi, membuka lahan sawit di Papua sama saja merusak paru-paru dunia, menimbulkan pemanasan global dan berimplikasi terhadap kerusakan alam,” tegas dia dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
“Sudah pasti akan terjadi banjir bandang kedepan seperti yang terjadi di Sumatra Utara dan Aceh,” sambung Yoseph.
Dia kembali mengingatkan, Pemerintah pusat jangan jadikan Papua kepentingan elit berdasi di Jakarta.
“Kami minta semua rakyat Papua melawan sikap arogan Pemerintah pusat bekerja sama dengan korporasi untuk membuka lahan sawit dan merusak alam Papua,” ajaknya.
Dijelaskan Yoseph, rakyat Papua tidak membutuhkan sawit tetapi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk membangun tanahnya sendiri.
Karena lahan sawit telah merusak ekosistem dan berdampak terhadap kerusakan alam dn memberikan penderitaan bagi rakyat Papua.
“Ingat bahwa Papua bukan tanah kosong tetapi ada masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. Jika Pemerintah pusat memaksaan maka kami pasti akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Tanah Papua untuk menolak kebijaksan yang dapat menimbulkan bencana bagi rakyat Papua,” tegasnya.
EHO
