Koreri.com, Sorong – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya telah menyusun sejumlah dokumen kebencanaan yang menjadi dasar utama penanganan bencana di wilayah itu.
Sedikitnya dua yakni Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen induk kebencanaan, serta Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir yang telah disusun pada 2025.
Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone menjelaskan selain dua dokumen penting itu, pada 2025 pihaknya telah membentuk forum pengurangan risiko bencana (lalu juga PRB) pada sisa 35 kelurahan sehingga saat ini, seluruh 41 kelurahan sudah memiliki forum tersebut.
“PRB ini merupakan forum yang dibentuk berbasis masyarakat. Keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, mulai dari RT, RW, lurah, serta perwakilan dari puskesmas. Mereka berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah apabila terjadi bencana,” ungkapnya kepada awak media usai menerima dokumen DPA SKPD APBD tahun anggaran 2026 di Gedung Lamberthus Jitmau Kota Sorong, Jumat (9/1/2026).
Lebih lanjut dijelaskan Herlin bahwa dalam situasi darurat forum PRB akan menjadi pionir di lapangan, tidak hanya dalam upaya penanganan awal tetapi juga dalam menyampaikan informasi terkait kejadian bencana di wilayah masing-masing.
Untuk tahun 2026 ini pihaknya akan kembali menyusun dokumen turunan dari Kajian Risiko Bencana, yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
“Jika kajian risiko bencana berfungsi untuk memetakan potensi bencana di Kota Sorong berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta daerah-daerah yang berpotensi terdampak maka rencana penanggulangan bencana mengatur langkah-langkah konkret dalam penanganan berbagai jenis bencana,” ujarnya.
Didalam RPB tersebut diatur secara jelas mekanisme penanganan bencana, seperti bencana banjir, bencana kegempaan, bencana tsunami, dan jenis bencana lainnya.
Selain penyusunan dokumen, BPBD Kota Sorong juga melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dengan melibatkan masyarakat melalui dukungan dana Otonomi Khusus, dimana tahun 2025 pihaknya melaksanakan pelatihan hidroponik bagi masyarakat pascabencana.
Pada 2026 ini, kegiatan pelatihan bagi masyarakat juga kembali dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Terkait dengan kondisi musim hujan di awal tahun 2026, memang secara umum terdapat peningkatan curah hujan pada awal tahun, namun hingga saat ini belum tergolong signifikan.
“Kami terus memantau informasi dan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Walaupun belum ada peringatan yang bersifat kritis, masyarakat tetap kami imbau untuk waspada, khususnya memasuki awal tahun 2026, Kami juga terus melakukan pemantauan situasi serta berkoordinasi secara intensif dengan BMKG untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana ke depan,” pungkasnya.
KENN
