Pers Harus Tetap Jadi Penjaga Akal Sehat Publik di Tengah Gempuran Media Sosial

HPN Kota Serang 2026 2
Puncak peringatan HPN 2026 yang dihadiri insan pers, Pemerintah, dan pemangku kepentingan media di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026) / Foto : EHO

Koreri.com, Banten – Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa pers nasional harus tetap berdiri sebagai medium pendidikan publik dan pejuang idealisme, meskipun menghadapi tekanan besar dari perubahan ekosistem informasi digital dan dominasi media sosial.

Hal itu disampaikannya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN), di hadapan insan pers, pemerintah, dan pemangku kepentingan media di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).

Ia mengenang masa ketika pers, khususnya surat kabar, menjadi rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Dulu, waktu saya masih mahasiswa dan tinggal di asrama, kami berebut surat kabar setiap pagi. Pers benar-benar berfungsi sebagai gatekeeper informasi dan tumbuh bersama perjuangan bangsa,” ujarnya.

Namun, menurut Prof. Komaruddin, peran tersebut kini menghadapi tantangan serius.

Arus informasi saat ini semakin didominasi oleh logika bisnis berbasis digital, kecerdasan buatan (AI), dan media sosial yang menjadikan informasi sebagai komoditas hiburan.

“Hasil penelitian kami menunjukkan pembaca surat kabar menurun drastis. Masyarakat merasa cukup dengan media sosial. Bangun tidur, orang tidak lagi menunggu koran, tetapi langsung memegang ponsel,” katanya.

Prof. Komaruddin menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara pers dan media sosial. Pers bekerja dengan prinsip rasional, objektif, dan bertanggung jawab.

Sementara media sosial cenderung memanjakan selera audiens, menonjolkan konten emosional dan sensasional demi mengejar perhatian.

“Karakter bisnis hari ini adalah buying audience. Di mana audiens berkumpul, ke sanalah iklan pergi. Karena audiens lebih banyak di media sosial, maka pendapatan yang dulu mengalir ke media pers kini berpindah,” jelasnya.

Akibatnya, media pers konvensional mengalami penurunan dari sisi bisnis, sebuah fenomena global yang, menurutnya, belum pernah memiliki preseden sebelumnya.

Meski demikian, Prof. Komaruddin menilai masih ada harapan besar bagi pers nasional.

Ditengah keprihatinan, ia merasakan semangat dan antusiasme insan pers untuk tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan etika jurnalistik.

Salah satu kunci utama yang harus dijaga, kata dia, adalah kepercayaan publik.

“Masyarakat mungkin lebih sering menikmati media sosial, tetapi ketika menghadapi persoalan penting dan krusial, mereka tetap mencari pers,” ujarnya.

Kepercayaan itu, lanjutnya, hanya dapat dibangun melalui profesionalisme, objektivitas, prinsip cover both sides, serta praktik check and recheck. Tanpa itu, pers akan kehilangan legitimasinya.

Ia mengungkapkan, Dewan Pers setiap hari menerima sekitar sepuluh pengaduan masyarakat terkait pemberitaan.

“Sebagian besar sengketa yang kami mediasi bersumber dari lemahnya profesionalisme dan pengabaian etika,” kata Prof. Komaruddin.

Karena itu, ia menegaskan bahwa profesionalisme, objektivitas, dan etika merupakan syarat minimal agar pers tetap dipercaya publik.

“Informasi hari ini sangat mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku masyarakat. Seperti halnya kita membutuhkan udara, air, dan makanan yang bersih, kita juga membutuhkan informasi yang jernih dan sehat,” tuturnya.

Prof. Komaruddin mengajak seluruh insan pers untuk menjaga integritas bersama, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian dan dukungan terhadap pers nasional.

EHO