Koreri.com, Timika – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Distrik Mimika Baru Tahun Anggaran 2026 merangkum sebanyak 272 aspirasi, usulan, dan saran masyarakat dari 11 kelurahan dan 3 kampung.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Kanguru, Timika, Papua Tengah, Kamis (5/3/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut tim asistensi Bappeda Mimika, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kapolsek Mimika Baru, Danramil Mimika Kota, serta perwakilan 11 kelurahan dan 3 kampung di wilayah Distrik Mimika Baru.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kampung hingga distrik bertujuan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar setiap usulan program yang dihasilkan berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, Distrik Mimika Baru sebagai ibu kota pemerintahan Kabupaten Mimika memiliki persoalan yang kompleks. Karena itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan dari bawah secara terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tidak boleh ada ketidaksinkronan antara perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas. Jangan sampai Musrenbang hanya menjadi formalitas,” ujarnya.
Bupati juga meminta Bappeda dan tim asistensi memberi perhatian serius terhadap usulan yang menyangkut ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar. Tiga sektor tersebut dinilai menjadi fondasi utama arah pembangunan ke depan.
Secara khusus, ia menyoroti persoalan drainase dalam kota yang sejak lama menjadi tantangan.
Ia meminta Dinas PUPR memprioritaskan penataan dan normalisasi saluran air guna mencegah banjir saat musim hujan.
“Jangan setiap hujan dan terjadi banjir, kita justru saling menyalahkan. Mari rencanakan dengan baik dan kerjakan dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, menjelaskan bahwa 272 aspirasi yang dihimpun telah melalui proses diskusi dan verifikasi data secara menyeluruh di tingkat kelurahan dan kampung.
Dari ratusan usulan tersebut, sejumlah sektor menjadi prioritas.
Pertama, sektor infrastruktur.
Masih terdapat kelurahan yang belum memiliki kantor representatif untuk menunjang pelayanan publik.
Selain itu, persoalan normalisasi kali dan drainase menjadi perhatian serius karena kerap menyebabkan genangan dan banjir.
Kedua, sektor perumahan dan permukiman.
Banyak warga, khususnya di kampung, menyampaikan kondisi rumah tidak layak huni. Data penerima manfaat tengah diverifikasi untuk selanjutnya diajukan ke dinas terkait sesuai ketentuan.
Ketiga, penanganan banjir dan genangan air.
Masalah ini dinilai membutuhkan kolaborasi lintas dinas agar penanganannya terintegrasi dan berkelanjutan.
Keempat, sektor kesehatan.
Kasus malaria di sejumlah wilayah masih tergolong tinggi. Pemerintah distrik berharap dukungan Dinas Kesehatan untuk memperkuat langkah pencegahan, penyuluhan, hingga penanganan medis langsung kepada masyarakat.
Joel menegaskan seluruh aspirasi dari 11 kelurahan dan 3 kampung akan diperjuangkan pada Musrenbang tingkat kabupaten.
“Harapan kami, seluruh persoalan masyarakat dapat dijawab secara bertahap dan berkelanjutan. Musrenbang ini harus benar-benar menjadi instrumen perencanaan yang menyentuh kebutuhan riil warga,” pungkasnya.
EHO
