Koreri.com, Timika — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah pusat menyusul insiden kekerasan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026 lalu.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai bukti bahwa situasi keamanan di Tanah Papua masih jauh dari kata stabil.
Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo dikecam karena sibuk mencari muka ke dunia internasional seolah-olah sebagai negara yang cinta damai, sementara di wilayahnya sendiri menjadi arena insiden berdarah hingga konflik bersenjata yang tak kunjung berakhir.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yoseph Temorubun, menegaskan bahwa siklus kekerasan dan konflik bersenjata di Papua tidak pernah benar-benar berakhir.
Ia menilai kondisi ini tidak lepas dari kepentingan elit nasional yang menjadikan Papua sebagai arena kepentingan politik dan ekonomi.
“Setiap tahun terjadi pergantian satuan tugas TNI-Polri, yang menunjukkan adanya pembiayaan negara yang terus mengalir untuk penempatan pasukan di Papua. Ini menandakan konflik belum didekati dengan solusi damai, melainkan pendekatan keamanan,” ujar Yoseph dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
YLBH Papua Tengah juga menyoroti sikap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Yoseph mengkritik prioritas pemerintah yang dinilai lebih aktif dalam isu internasional dibanding penyelesaian konflik domestik di Papua.
“Presiden lebih menawarkan diri sebagai mediator konflik di luar negeri, sementara konflik bersenjata di Papua justru dibiarkan tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Slogan ‘Papua Tanah Damai’ hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, YLBH Papua Tengah mendesak pemerintah segera membuka ruang dialog Jakarta–Papua sebagai langkah strategis menghentikan kekerasan.
Mereka menilai pendekatan militeristik selama ini justru memperpanjang konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.
Menurut Yoseph, masyarakat sipil selalu menjadi korban utama dalam konflik yang melibatkan TNI-Polri dan kelompok bersenjata seperti TPNPB-OPM.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghambat pembangunan di wilayah Papua.
Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua,
mengingat keberhasilan negara dalam meredam konflik di sejumlah daerah lain seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Kalimantan.
“Jika konflik di wilayah lain bisa diselesaikan, mengapa Papua tidak? Publik menilai ada kepentingan besar yang membuat konflik ini terus dipelihara,” ujarnya.
YLBH Papua Tengah turut mengutip perhatian komunitas internasional, termasuk penilaian dari Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang menyebut Papua sebagai “zona merah” dalam isu HAM.
Menurut mereka, peringatan tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengubah pendekatan.
Namun, hingga kini, YLBH menilai kebijakan yang diambil masih bertumpu pada mobilisasi militer, bukan dialog yang inklusif dan berkelanjutan.
“Diperlukan political will yang serius dari pemerintah pusat untuk menghentikan kekerasan. Semua pihak menginginkan Papua sebagai tanah damai, bukan medan konflik berkepanjangan,” pungkas Yoseph.
EHO
