Koreri.com, Sorong– Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 DPR Provinsi Papua Barat Daya menilai bahwa meskipun dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi digital daerah, tapi pelaksanaan program tahun anggaran 2025 belum menunjukkan efektivitas, keberlanjutan, dan dampak yang memadai.
Pimpinan Pansus DPRP PBD kepada wartawan di Sorong, Kamis (30/4/2026) mengatakan, pembangunan infrastruktur digital masih berorientasi pada aspek fisik (pemasangan jaringan), namun belum diikuti dengan perencanaan jangka panjang yang komprehensif, khususnya terkait keberlanjutan layanan dan pemanfaatan infrastruktur.
Berdasarkan hasil RDP dan analisa Panitia Khusus DPRP Papua Barat Daya menemukan adanya ketimpangan antara pembangunan dan pemeliharaan pembangunan jaringan internet tidak diimbangi dengan dukungan anggaran pemeliharaan yang memadai.
Selain itu program pembangunan jaringan masih sangat bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Rendahnya Efektivitas Anggaran Operasional Alokasi anggaran operasional sekitar Rp900 juta dinilai tidak memadai untuk mendukung kebutuhan layanan digital.
Belanja Aplikasi Tidak Berbasis Kebutuhan Nyata Belanja pengembangan aplikasi masih tinggi namun belum disertai pengukuran manfaat yang jelas.
Berdasarkan temuan itu maka Pansus menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi dari keberlanjutan layanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pola penganggaran yang tidak seimbang antara pembangunan dan operasional merupakan bentuk perencanaan yang tidak utuh dan berisiko tinggi terhadap kegagalan program.
Rekomendasi Pansus
1. Reformulasi Struktur Anggaran Menyeimbangkan belanja pembangunan, operasional, dan pemeliharaan secara proporsional.
2. Peningkatan Anggaran Operasional Menyesuaikan anggaran operasional dengan kebutuhan riil layanan digital.
3. Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Seluruh program wajib berbasis hasil (outcome) dengan indikator manfaat yang jelas.
4. Diversifikasi Sumber PembiayaanMengurangi ketergantungan pada Dana Otsus melalui kerja sama dan skema alternatif.
5. Audit Infrastruktur DigitalMelakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan manfaat jaringan yang telah dibangun.
6. Penertiban Belanja AplikasiPengembangan aplikasi harus selektif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan nyata.
7. Perencanaan Berkelanjutan.Menyusun perencanaan jangka menengah berbasis biaya siklus hidup infrastruktur.
KENN
