Koreri.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat (Pemprov PB) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2027.
Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, M.Si membuka secara resmi forum yang berlangsung di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Hadir dalam forum tersebut, Forkopimda Papua Barat, Bupati se-Papua Barat, pimpinan dan anggota Fraksi Otsus DPRP PB, perwakilan Bappeda Kabupaten dan tamu undangan lainnya.
Gubernur dalam sambutannya mengatakan forum ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, partisipatif, serta menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menyinggung soal tema yang diusung “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas Serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal dalam Koridor Otonomi Khusus”, hal ini menurut Gubernur, mencerminkan komitmen Pemprov Papua Barat untuk menghadirkan transformasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Yaitu dengan menempatkan orang asli papua sebagai subjek utama pembangunan serta mendorong penguatan ekonomi lokal sebagai pengungkit pertumbuhan daerah,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Gubernur juga menekankan bahwa semangat Otsus harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan daerah.
Otsus dinilai bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen keadilan sosial untuk mewujudkan perlindungan, pemberdayaan, penghormatan, dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Dalam RKPD 2027, Pemerintah menetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah, yaitu:
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif;
Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial;
Pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah;
Peningkatan kesempatan kerja serta penguatan peran UMKM dan kewirausahaan lokal;
Pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur, penataan ruang, dan konektivitas dasar;
Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya, iklim, serta pelestarian lingkungan;
Penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.
Pemerintah menilai ketujuh prioritas tersebut harus dilaksanakan secara terpadu untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Papua Barat.
Untuk itu, Gubernur pun mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif demi penyempurnaan RKPD Tahun 2027.
“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.
KENN
