Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Dalam Kelompok Kerja Mangrove Daerah Tahun 2026
Gubernur diwakili Victor Fun, S.Sos., M.Si yang juga Asisten III Bidang Administrasi Umum Papua Tengah.
Turut hadir pejabat lingkup Pemprov Papua Tengah, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Papua Tengah, Kepala LP2M Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Papua Tengah, PT. Freeport Indonesia dan tamu undangan lainnya.
Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III menyebutkan wilayah pesisir Papua Tengah memiliki potensi yang sangat besar, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Salah satu kekuatan utama yang dimiliki wilayah pesisir Papua Tengah adalah keberadaan ekosistem mangrove yang sampai hari ini masih menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
Mangrove memiliki fungsi yang sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Mangrove juga berperan dalam menjaga kualitas lingkungan serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap karbon dalam jumlah besar.
Namun demikian, harus juga disadari bahwa tekanan terhadap kawasan mangrove terus meningkat.
Aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata dengan baik, serta kurangnya pengawasan terhadap beberapa wilayah menyebabkan sebagian kawasan mangrove mengalami kerusakan.
Jika kondisi ini tidak segera ditangani secara bersama-sama, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau hanya oleh pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, maupun masyarakat pesisir itu sendiri.
Hari ini merupakan momentum dengan dibentuknya Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Wadah ini dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor.
Melalui KKMD ini, Gubernur meminta agar Pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, LSM, dan masyarakat pesisir dapat duduk bersama dan harus ersinergi untuk:
1. Menyusun Kebijakan Menghadirkan satu peta Terpadu: dan satu perencanaan yang jelas dalam pengelolaan mangrove di provinsi kita.
2. Mempercepat Rehabilitasi: Melakukan aksi nyata penanaman kembali pada kawasankawasan mangrove yang telah rusak.
3. Mendorong Ekonomi Berkelanlutan: Memastikan bahwa kelestarian lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
“Saya berharap setelah sosialisasi dan pembentukan ini selesai, seluruh anggota KKMD dapat segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” harapnya.
Gubernur menambahkan, Pemprov Papua Tengah sendiri memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa kualitas lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Karena hal ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
HMS
