Seleksi Polri 2026 Usung Prinsip BETAH Libatkan Akademisi, Transparansi Diuji Konsistensinya

IMG 20260525 WA0025

Koreri.com, Aimas– Proses seleksi penerimaan calon anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya kembali digelar dengan mengusung prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).

Namun, ditengah komitmen tersebut, publik tetap menaruh perhatian pada konsistensi implementasi di lapangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kabid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Hengkelare menjelaskan, pelaksanaan seleksi tersebut berlangsung dipusatkan di SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, Senin (25/5/2026).

Tahapan yang diuji mencakup Tes Akademik dan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) bagi calon Tamtama, serta Tes Kompetensi Keahlian (TKK) untuk jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

“Sebanyak 14 calon siswa (casis) mengikuti tahapan krusial ini. Rinciannya, 7 peserta jalur Tamtama, 3 Bakomsus Humas, 2 Bakomsus Penyidik, serta masing-masing 1 peserta untuk Bakomsus Kesehatan dan Akuntansi,” jelas Plt Kabid Humas dalam keterangan persnya yang diterima koreri.com, Senin pagi.

Dijelaskan Kompol Jenny bahwa, untuk menjaga objektivitas, panitia seleksi menggandeng pihak eksternal dari kalangan akademisi dan praktisi. Sejumlah penguji berasal dari Universitas Muhammadiyah Sorong, termasuk pejabat di bidang humas, keuangan, dan hukum.

Keterlibatan pihak kampus ini disebut sebagai langkah strategis guna meminimalisasi konflik kepentingan sekaligus memastikan penilaian berbasis kompetensi.

Di sektor kesehatan, panitia juga menghadirkan tenaga profesional sebagai penguji ahli untuk menguji kompetensi casis pada formasi medis.

“Secara umum, proses seleksi berlangsung aman dan tertib. Namun demikian, transparansi yang digaungkan tetap perlu diuji secara berkelanjutan. Pelibatan pihak eksternal memang menjadi indikator positif, tetapi pengawasan publik dan akuntabilitas hasil akhir tetap menjadi kunci untuk memastikan rekrutmen Polri benar-benar bebas dari praktik titipan dan intervensi,” ujarnya.

Ditambahkan Kabid Humas, di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri, proses seleksi yang bersih dan kredibel menjadi harapan penting untuk melahirkan Bhayangkara yang profesional dan berintegritas bukan sekadar jargon administratif, melainkan komitmen nyata yang teruji di setiap tahapan.

RED