Koreri.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya keberlanjutan program Public Service Obligation (PSO) transportasi laut sebagai instrumen utama dalam menjaga konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan pada 4 Juni 2026, saat membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam forum tersebut, Legislator RI ini menyoroti adanya tren penurunan alokasi anggaran PSO transportasi laut dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai berpotensi mengganggu jaringan konektivitas nasional yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat kepulauan.
“Transportasi laut bukan sekadar sarana perjalanan, tetapi merupakan jembatan pemerataan pembangunan, penggerak ekonomi, sekaligus perekat persatuan bangsa. Karena itu, keberlanjutan layanan PSO harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.
Menurut Saadiah, berkurangnya layanan pelayaran akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari terganggunya distribusi logistik, meningkatnya harga kebutuhan pokok, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Saadiah secara khusus menyoroti kondisi di Provinsi Maluku yang masih menghadapi berbagai tantangan konektivitas. Sejumlah rute pelayaran dinilai belum terlayani secara optimal akibat kekosongan layanan kapal dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya pengganti.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menuju Teor, serta jalur konektivitas yang menghubungkan Maluku dengan Jawa Timur, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat.
“Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat di wilayah kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut sebagai akses utama mobilitas orang maupun distribusi barang,” tegasnya.
Meski demikian, Saadiah mengapresiasi komitmen Kementerian Perhubungan yang tetap menempatkan program PSO sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memperkuat integrasi nasional.
Ia berharap, meskipun terdapat penyesuaian anggaran, kualitas dan cakupan pelayanan transportasi laut tetap dapat dipertahankan sesuai kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, turut memperkuat masukan yang disampaikan Saadiah. Ia meminta Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan penataan dan evaluasi terhadap berbagai persoalan layanan transportasi laut yang telah disampaikan.
Bahkan, Komisi V DPR RI membuka kemungkinan membentuk Panitia Kerja (Panja) apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani secara serius oleh kementerian maupun sektor terkait.
“Jika persoalan ini tidak ditindaklanjuti dengan baik, Komisi V akan mengambil langkah lebih lanjut melalui pembentukan Panja untuk memastikan solusi yang konkret bagi masyarakat,” tegas Lasarus dalam rapat tersebut.
Saadiah berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat kepulauan untuk memperoleh layanan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Semoga setiap suara yang kami perjuangkan dapat menjadi corong aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi nyata bagi persoalan konektivitas yang selama ini dihadapi daerah kepulauan, khususnya Maluku,” pungkasnya.
JFL
