Koreri.com, Sorong– Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025.
Torehan prestasi yang dicapai pemerintah provinsi Papua Barat Daya itu mendapat apresiasi dari Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi PBD.
Ketua Fraksi Golkar DPR Provinsi Papua Barat Daya Febry Jein Andjar,S.E.,M.M mengatakan, opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding dengan pemeriksaan LKPD tahun 2024 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kami fraksi Golkar mengapresiasi dan menyambut baik peningkat opini WTP ini, dimana penilaian BPK terhadap kinerja pemerintah daerah Papua Barat Daya mengalami peningkatan,” kata Febry Jein Andjar kepada wartawan usai rapat paripurna DPRP PBD di Kota Sorong, Senin (22/6/2026).
Tentunya ini, lanjut Febry menjelaskan bahwa opini WTP ini merupakan kabar gembira untuk pemerintah daerah, legislatif dan juga masyaraka di daerah otonomi baru ini.
Meskipun mendapat opini WTP namun ada sejumlah rekomendasi yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya yang harus diselesaikan pemerintah dalam kurun waktu 60 hari.
Menurutnya, penyerahan opini BPK bukanlah akhir dari pertanggungjawaban LKPD tetapi ruang 60 hari berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan rekomendasi.
“Sekarang ini pihak eksekutif fokus untuk menyelesaiakan rekomendasi BPK yaitu penataan aset yang baik, pembenahan administrasi dan digitalisasi, sehingga aset terdata dengan baik dan menjawab tantangan dari BPK. kami tetap kawal sampai tuntas,” tegas ketua Fraksi Golkar itu.
Politisi Golkar ini sepakat dengan Gubernur bahwa pencapaian opini WTP BPK karena kerjasama semua pihak, tetapi tidak sampai disitu. prestasi ini merupakan tantangan untuk memacu kinerja baik untuk mendapat penilaian terbaik dari lembaga pemeriksa keuangan negara.
KENN
