Koreri.com, Sorong – Jaringan Telekomunikasi 4G yang dibangun Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua Barat Daya (PBD) dilaporkan tak lagi berfungsi.
Kondisi ini membuat masyarakat di daerah terpencil seperti pedalaman Sorong kesulitan berkomunikasi hingga memicu sorotan dari wakil rakyat di provinsi termuda Indonesia itu.
Legislator DPRP PBD Wellem Assem, mengatakan jaringan yang sebelumnya memberi manfaat besar bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Maybrat hingga Tambrauw kini banyak yang tidak berfungsi setelah setahun beroperasi.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada pembangunan infrastruktur, melainkan tidak adanya perhatian terhadap biaya pemeliharaan setelah jaringan dibangun.
“Awalnya masyarakat sangat senang karena jaringan sudah masuk sampai kampung-kampung. Tetapi sekarang jaringannya sudah tidak berfungsi, sementara towernya dibiarkan begitu saja,” kata Wellem saat ditemui Koreri.com di kompleks kantor sementara DPRP PBD, Jl. Pendidikan Kota Sorong, Senin (7/9/2026).
Politisi Perindo itu meminta Dinas Kominfo PBD segera menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar Pemerintah pusat menyiapkan anggaran pemeliharaan dan mengaktifkan kembali jaringan yang rusak.
Wellem menilai keberadaan jaringan komunikasi sangat penting bagi masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri yang bertugas di wilayah distrik dan kampung.
“Ini sangat membantu aktivitas masyarakat maupun pegawai yang bertugas di daerah. Kalau jaringan sudah mati seperti sekarang, masyarakat sangat kesulitan berkomunikasi dengan keluarga maupun pihak lain,” ujarnya.
Wellem bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Sebab, menurut dia, muncul keresahan masyarakat yang mulai mempertanyakan keberadaan tower yang tidak lagi memberikan manfaat.
“Kalau Pemerintah tidak memperhatikan dan menyiapkan biaya pemeliharaan, jangan sampai ke depan masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap tower-tower yang sudah tidak berfungsi,” cetusnya memperingatkan.
Wellem berharap Pemerintah pusat dan Pemprov PBD segera mengambil langkah konkret agar infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun dengan anggaran negara kembali memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah terpencil.
KENN
