Koreri.com, Sorong – Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Papua Barat Daya didesak mengambil langkah konkret menyusul memburuknya kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya.
Berdasarkan data BMKG melalui stasiun pemantau Global Sorong menjelaskan, partikulat (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron (mikrometer). Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM2.5 selama 24 jam adalah 55 µg/m3.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa selama periode 10 Oktober 2026 pukul 09.00 WIT – 11 Oktober 2026 pukul 08.00 WIT 4 jam pengamatan berada pada kategori *Sangat Tidak Sehat* dan 20 jam pengamatan berada dalam kategori *Tidak Sehat*.
Peningkatan konsentrasi PM₂.₅ secara umum dipengaruhi oleh massa udara dari arah Tenggara dan Selatan yang membawa partikulat dengan banyak hotspot menuju wilayah observasi. Nilai ISPU di Kota Sorong selama periode pengamatan menunjukkan kategori TIDAK SEHAT .
Kepala Suku Besar IMEKKO, George Dedaida, S.Hut., M.Si menilai kondisi tersebut sudah mengkhawatirkan dan berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada bayi, anak-anak, dan lanjut usia.
Dia mendesak Pemerintah segera menetapkan dampak bencana asap ini dengan “Status Tanggap Darurat”
“Karena ini sudah darurat pernapasan. Jangan sampai rumah sakit penuh dengan pasien ISPA baru Pemerintah bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegas George kepada wartawan di Sorong, Senin (12/10/2026).
George menegaskan, Gubernur Elisa Kambu selaku Ketua Satgas Karhutla PBD segera mengoordinasikan upaya pemadaman titik api, perlindungan masyarakat, serta pengalokasian anggaran darurat untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan modifikasi cuaca untuk membantu menurunkan hujan, sekaligus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya.
Tokoh Pemuda Ini mengimbau masyarakat menghentikan sementara pembakaran untuk membuka lahan serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar juga diminta menggunakan masker.
Ditegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sebelum dampak pencemaran udara berkembang menjadi krisis kesehatan yang lebih luas.
“Jangan sampai jatuh korban baru pemerintah bertindak. Kalau penanganan lambat, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Jika diperlukan, persoalan ini harus dibawa ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan penanganan, termasuk pemadaman kebakaran,” pungkasnya.
KENN
