Koreri.com, Sentani – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura menggelar aksi unjuk rasa depan kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (22/6/2021).
Massa meminta DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) Kemanusiaan guna menelusuri aliran dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana dari BNPB ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang menjadi temuan dalam penggunaannya atas rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
“Kami dari Forum Kemanusiaan meminta kepada DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Jayapura membentuk pansus kemanusiaan. Poinnya itu, segera bentuk pansus kemanusiaan untuk menindaklanjuti dana hibah bantuan banjir bandang dari BNPB senilai 275 miliar rupiah itu,” kata koordinator aksi demo, Manase Bernard Taime, dalam orasinya.
Menurut Menase, bahwa desakan pembentukan pansus kemanusiaan karena ada pemberitaan yang keluar dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Jayapura, kalau pansus kemanusiaan ini tidak penting atau urgen yang penting itu pansus penambahan 5 kursi DPRD.
“Nah, inikan lebih kepada kepentingan partai politik, dan bukan ke rakyat. Kami datang dorong (pembentukan pansus) ini, karena seperti yang telah kita ketahui semua, bahwa dana itu sudah masuk dari tanggal 3 September 2020 lalu dan ini bukan dana Silpa,”tegas Menase yang juga Ketua Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura.
Karenanya, lanjut Manase, dari pemerintah pusat (BNPB) beri batas waktu hingga 3 September 2021 ini dana hibah ini harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika dana hibah itu tidak terpakai hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka dana itu wajib dikembalikan ke pusat.
“Disisa dua bulan ini, kami tunggu dan tunggu dari aksi demo lalu sampai sekarang tidak ada jawaban, sehingga hari ini kami naik lagi kesini untuk lakukan aksi demo damai guna mendesak Dewan membentuk pansus kemanusiaan,” tegasnya lagi.
Sekretaris Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Jhon Maurits Suebu, menyampaikan dengarkan ini baik-baik anggota dewan terhormat, rakyat sekarang sudah menderita, rakyat hanya punya suara dan inilah senjata terakhirnya.
“Saat suara kami di bungkam, maka negara di tantang. Dan, pemerintah kabupaten Jayapura menjadi pemerintah yang di tantang, ingat itu dan camkan itu baik-baik,” kata Jhon Maurits Suebu dalam orasinya.
“Ini bukan kepentingan sendiri, nasib kita di perjual belikan. Kami datang meminta tolong pertaruhkan nasib kami, korban banjir bandang. Jadi kami minta nasib kami diperhatikan, anggota Dewan dimana suaramu,” sambungnya.
Lanjutnya, tinggal dua bulan lagi dana hibah ini akan dikembalikan. “Punya hati kah tidak kalian, dimana anggota dewan yang dipilih oleh rakyat. Kami meminta kepada wakil rakyat agar segera membentuk pansus,” ujarnya.
“Pemerintah sekarang tidak pro rakyat, tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat. Juga anggota dewan yang duduk sekarang ini tidak lagi berpihak kepada rakyat. Saat ini kami meminta dengan sangat di sisa waktu ini kami masih ada, mari lah berpihak kepada rakyat,” pintanya menambahkan. 
Aksi demo yang berjalan damai dan kondusif, massa yang demo ditemui Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo didampingi Wakil Ketua I DPRD Drs. H. Muhammad Amin, Wakil Ketua II DPRD Patrinus R. N. Sorontou dan beberapa anggota DPRD lainnya seperti Rasino, Chyntia Rulliani Talantan, Martheis Lewerissa dan Lerry Patrix Suebu.
“Kami di DPRD memberi apresiasi dan menerima semua aspirasi. Untuk pansus kemarin kita sudah buat jadwal lembaga kegiatan persidangan dan hari ini kita habis buka sidang paripurna tentang LKPD 2020,” kata Klemens Hamo.
“Terkait pembentukan pansus itu punya mekanisme, bukan karena apa. Tapi, ada paripurna, dijadwalkan baru dibentuk. Tidak hanya di pimpinan DPR saja, tetapi kesepakatan bersama dengan seluruh anggota Dewan untuk membentuk pansu itu, karena memang itu mekanisme yang ada,” tambahnya.
Klemens Hamo mengucapkan terima kasih kepada massa pendemo dari Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura yang sudah datang menyampaikan aspirasi di kantor DPRD dan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. “Ini tempat rumah perwakilan rakyat untuk menampung aspirasi rakyat,” ucapnya.
“Untuk waktu yang tinggal dua bulan ini, sesuai mekanisme kami jelaskan dan kami tidak bisa lewat dari itu. Yang penting kami sudah sampaikan, nanti kami paripurnakan untuk pembentukan pansus dan itu harus ada kesepakatan bersama,” tukasnya.
Menanggapi yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, Ketua Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura Manase Bernard Taime, menyebutkan akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih besar dan menghadirkan Ondofolo/Khose jika dalam waktu tiga hari tuntutan Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura mengambang dan tidak ada realisasinya.
“Di hari Jumat (25/6/2021) nanti, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi dan disertai dengan Ondo/Khose di 27 kampung. Kalau di hari Jumat (25/6) itu DPRD belum membentuk pansus, maka kami akan duduki gedung DPR,” tukasnya.
Aksi yang berjalan dengan aman dan tertib itu dengan pengawalan personil Polres Jayapura dan 1 regu anggota Satpol PP Kabupaten Jayapura.
IDI
