Koreri.com, Manokwari – Terkait desakan CPNS 771 kepada Wakil Ketua II DPR Papua Barat H. Saleh Siknun, S.E tentang pernyataannya yang meminta kepada Pj Gubernur Drs Paulus Waterpauw, M.Si untuk menunda penyerahan SK PNS, menurut Saleh tidak ada niat menghalangi tetapi karena ada kebersamaan dengan honorer 512.
Karena itu Saleh juga meminta kepada Pj Gubernur agar menunda pemberkasan 512 honorer PPPK supaya DPR Papua Barat menjelaskan secara utuh dari eksekutif khususnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat terkait status mereka.
“Saya secara pribadi dan kelembagaan mohon maaf kepada teman-teman 771 CPNS karena mungkin pernyataan saya membuat mereka tidak nyaman, saya tantang balik BKD minggu depan bisa kah diselesaikan SK PNS, BKD harus terbuka, kendalanya dimana, sehingga teman-teman 771 tidak gelisah,” ucap Wakil Ketua II DPR Papua Barat kepada media ini melalui telepon selulernya, Senin (13/2/2023)
Selanjutnya Siknun meminta kepada 771 CPNS Pemprov Papua Barat menanyakan kepada BKD apakah SK PNS itu sudah ada saat ini atau belum, pasalnya pernyataannya di media seakan-akan menghalangi penyerahan SK yang sudah ada.
Siknun menegaskan tidak ada niat untuk menghalangi karena SK PNS itu hak mereka yang wajib mendapatnya, mereka juga sudah mengikuti prajabatan, mendapat gaji 80 persen tetapi mereka juga butuh kejelasan status PNS-nya.
BKD harusnya terbuka kepada DPR Papua Barat sebagai mitranya bahwa sesuai dengan aturan batas penyerahan kapan, kemudian setelah prajabatan dan terlambat menerima SK PNS, apakah status 771 orang ini sebagai PNS itu gugur?
“Kita sayangkan pada saat pertemuan di Aston Kamis lalu BKD tidak hadir, seharusnya mereka hadir untuk menjelaskan kepada kami DPR,” ujarnya.
“Teman-teman 771 CPNS tidak usah galau atau risau, saya tetap mengawal bukan cuma 512 tetapi saya juga kawal 771 keterlambatan SK PNS itu dimana, saya sampaikan beberapa hari lalu karena teman-teman 512 ketemu lalu sampaikan. Saya berterima kasih bahwa 771 juga mau ketemu saya, mari kita kawal bersama, ini bagian dari aspirasi. Harus ingat bahwa 512 dan 771 adalah bagian utuh dari formasi 1.283.
Saleh Siknun yang pernah menjabat sebagai ketua komisi I DPR Papua Barat menjelaskan bahwa pada tahun 2012 dimulai perjuangan honorer sebanyak 1.238 dipimpin Wakil ketua II DPR Papua Barat Almarhum Jimmy Demianus Ijie, S.H bertemu Menpan RB.
Kemudian saran dari Menpan RB, agar Gubernur Abraham Atururi (alm) menyurati Presiden RI. Pada tahun 2016, DPR Papua Barat periode berikutnya menindaklanjuti perjuangan ini dengan bertemu Presiden tanggal 6 Juni 2016, dan kepala negara memberikan kuota sebanyak 1.283 honorer Papua Barat diangkat sebagai ASN.
“Tetapi sampai saat ini Presiden belum mendapat informasi balik dari 1.283 yang diberikan kepada honorer Papua Barat, saya tidak tahu sudah dilaporkan atau belum,” jelasnya.
Berkaitan dengan surat keputusan Menpan nomor : 222 tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang pengangkatan tenaga honorer PPPK 512 maka DPR Papua Barat bersama eksekutif sedang mengupayakan secara politik melalui Raperdasi pengangkatan honorer 512 menjadi ASN.
“Pertemuan pada hari kamis pekan lalu itu kami DPR Papua Barat ingin menanyakan kepada BKD apakah teman-teman 512 ini dikasih ruang untuk menjadi PPPK tetapi proses politik untuk mendapatkan hak mereka sebagai CPNS, ketika proses politik ini berhasil apakah status PPPK itu gugur dan 512 menjadi CPNS? Namun lagi-lagi BKD tidak hadir dalam rapat sehingga minta maaf kami tidak bisa menanyakan,” tandasnya.
Persoalan ini belum selesai sehingga pertemuan yang diagendakan setelah Pj Gubernur kembali dari Mexico, DPR Papua Barat akan mengundang Pj Gubernur, Pj Sekda, Kepala Inspektorat, kepada BKD dan BKN untuk menclearkan persoalan honorer 512, sehingga mendapat kepastian yang jelas.
“Apakah proses ini masih berlanjut atau tidak, keputusan itu ada ditangan Gubernur, saya yakin Pak Pj Gubernur sudah punya pertimbangan yang matang untuk langkah-langkah apa yang beliau akan lakukan,” tambahnya.
KENN
