Koreri.com, Biak (28/09) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berencana untuk memberlakukan e-Budgeting serta e-Planning dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan transparan pada tahun 2018.
“Penerapan e-Budgeting dan e-Planning akan mendapat pendampingan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Asisten II Sekda Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia Loupatty, di Biak, Kamis.
Menurutnya, konsep e-Government ditujukan untuk meningkatkan efektifitas hubungan pemerintah terhadap masyarakat serta pelaku bisnis dengan megedepankan partisipasi, hukum, transparansi serta pelayanan yang cepat dan tepat sasaran.
Ia juga mengatakan bahwa permerintahan yang bersih seharusnya mampu membangun konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan memiliki visi strategis yang jelas sehingga terbebas dari korupsi.
“Sistim e-Budgeting dan e-Planning penting untuk membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan meminimalisir upaya korupsi,” tegas Elia.
Penerapan e-Budgeting dan e-Planning adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
MP
