Koreri.com, Jayapura – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat melakukan demo damai di halaman kantor DPR Papua, Selasa (16/7/2019).
Para pendemo dalam aksinya menyatakan sikap untuk menolak pemekaran.
Penanggung jawab aksi, Amos Kayame mengatakan, pemekaran sudah diwacanakan sejak 2003 berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Barat, dan Irian Jaya Timur serta diinstruksikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2003.
“Inpres ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat asli Papua, sehingga menyababkan pembentukan Irian Jaya Tengah ditunda kareana adanya bentrokan dalam deklarasi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika pada 24 – 25 Agustus 2003,” terangnya.
Menurutnya, hal ini juga ditolak oleh rakyat Papua. Pada 2013, wacana pemekaran tersebut diangkat lagi oleh segelintir elit politik Papua namun juga ditolak oleh mahasiswa dan rakyat Papua pada 3 Oktober 2013.
Kini hal tersebut telah diusulkan kembali oleh segelintir elit politik Papua mulai dari wilayah Meepago, Tabi, Saireri, Animha, Domberai dan beberapa wilayah di tanah Papua.
Alasannya, jika ditinjau berdasarkan UU 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, sebenarnya Provinsi Papua tidak memenuhi standar hukum untuk dimekarkan sebagai sebuah daerah Otonomi Baru mengingat jumlah penduduk pada 2018 lalu hanya sebanyak 4.247.358 jiwa dan juga didominasi oleh non Papua.
“Apalagi setelah adanya pemekaran maka tentu ada transmigrasi besar-besaran di seluruh tanah Papua yang juga akan diimbangi kekuatan militeri yang menimbulkan pergeseran budaya, kerusakan ekosistem alam dengan alasan pembangunan, masuknya kapitalisme global, bahkan eksploitasi dan depopulasi OAP secara drastis,” bebernya.
Olehnya itu, dengan melihat wacana pemekaran provinsi dan kabupaten di seluruh tanah Papua, yang merupakan ancaman dan malapetaka bagi tatanan kehidupan rakyat di wilayah itu maka mahasiswa dan rakyat Papua menyatakan sikap.
Adapun pernyataan sikap para demonstran yakni pertama, menolak semua upaya pemekaran di seluruh tanah Papua.
Kedua, menolak wacana pemekaran provinsi Papua Tengah yang sedang diperjuangkan oleh segelintir elit politik Papua.
“Kami meminta Pemprov Papua, DPRP, MRP segera memanggil elit politik yang sedang mewacanakan pemekaran Papua tengah,” cetusnya saat membacakan poin ketiga.
Poin keempat, demonstran menyatakan Dirjen Otda segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penokan tegas atas pemekaran provinsi Papua Tengah karena tidak memenuhi syarat secara subjektif.
Poin kelima, Presiden diminta menginstruksikan penolakan dan pemberhentian atas upaya pemekaran Papua Tengah.
“Alasannya karena bukan berdasarkan aspirasi murni rakyat melainkan kepentingan para elit politik. Kami juga meminta Pemprov, DPRP, MRP, bersama elit politik segera membuka ruang dialog dan mengakomodir semua stakeholder yang ada guna mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Para elit politik Papua diminta stop menjadikan rakyat dan generasi muda Papua untuk kepentingan pribadi seperti di Nabire, dan DPRP diminta menindaklanjuti aspirasi ini kepada DPR Papua dan Mendagri.
Pada kesempatan itu pendemo ditemui beberapa anggota DPR Papua di antaranya Laurenzus Kadepa, Nason Uti, Yulius Miagoni, Frits Tobo Wakasu, Thomas Sondegau, Yotam Bilasi dan beberapa lainnya.
Kepada pendemo, Kadepa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi ini.
“Sebagai sikap pribadi, saya selaku anggota Komisi I DPRP, jelas menyatakan menolak dan moratorium DOB hingga kini belum dicabut,” cetusnya.
Terkait wacana pemekaran provinsi di Papua menurutnya, Pemprov, DPRP dan MRP posisinya sama dengan massa.
“Kami menolak wacana pemekaran itu,” tegasnya.
VMT
