• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Jumat, Maret 5, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Sorotan

Mahasiswa Papua Demo Tolak Pemekaran

16 Juli 2019
Di Sorotan
0
Mahasiswa Papua Demo Tolak Pemekaran

Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat saat aksi damai di halaman kantor DPRP, Selasa (16/7/2019)

Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jayapura – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat melakukan demo damai di halaman kantor DPR Papua, Selasa (16/7/2019).

Para pendemo dalam aksinya menyatakan sikap untuk menolak pemekaran.

Penanggung jawab aksi, Amos Kayame mengatakan, pemekaran sudah diwacanakan sejak 2003 berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Barat, dan Irian Jaya Timur serta diinstruksikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2003.

“Inpres ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat asli Papua, sehingga menyababkan pembentukan Irian Jaya Tengah ditunda kareana adanya bentrokan dalam deklarasi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika pada 24 – 25 Agustus 2003,” terangnya.

Menurutnya, hal ini juga ditolak oleh rakyat Papua. Pada 2013, wacana pemekaran tersebut diangkat lagi oleh segelintir elit politik Papua namun juga ditolak oleh mahasiswa dan rakyat Papua pada 3 Oktober 2013.

Kini hal tersebut telah diusulkan kembali oleh segelintir elit politik Papua mulai dari wilayah Meepago, Tabi, Saireri, Animha, Domberai dan beberapa wilayah di tanah Papua.

Alasannya, jika ditinjau berdasarkan UU 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, sebenarnya Provinsi Papua tidak memenuhi standar hukum untuk dimekarkan sebagai sebuah daerah Otonomi Baru mengingat jumlah penduduk pada 2018 lalu hanya sebanyak 4.247.358 jiwa dan juga didominasi oleh non Papua.

“Apalagi setelah adanya pemekaran maka tentu ada transmigrasi besar-besaran di seluruh tanah Papua yang juga akan diimbangi kekuatan militeri yang menimbulkan pergeseran budaya, kerusakan ekosistem alam dengan alasan pembangunan, masuknya kapitalisme global, bahkan eksploitasi dan depopulasi OAP secara drastis,” bebernya.

Olehnya itu, dengan melihat wacana pemekaran provinsi dan kabupaten di seluruh tanah Papua, yang merupakan ancaman dan malapetaka bagi tatanan kehidupan rakyat di wilayah itu maka mahasiswa dan rakyat Papua menyatakan sikap.

Adapun pernyataan sikap para demonstran yakni pertama, menolak semua upaya pemekaran di seluruh tanah Papua.

Kedua, menolak wacana pemekaran provinsi Papua Tengah yang sedang diperjuangkan oleh segelintir elit politik Papua.

“Kami meminta Pemprov Papua, DPRP, MRP segera memanggil elit politik yang sedang mewacanakan pemekaran Papua tengah,” cetusnya saat membacakan poin ketiga.

Poin keempat, demonstran menyatakan Dirjen Otda segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penokan tegas atas pemekaran provinsi Papua Tengah karena tidak memenuhi syarat secara subjektif.

Poin kelima, Presiden diminta menginstruksikan penolakan dan pemberhentian atas upaya pemekaran Papua Tengah.

“Alasannya karena bukan berdasarkan aspirasi murni rakyat melainkan kepentingan para elit politik. Kami juga meminta Pemprov, DPRP, MRP, bersama elit politik segera membuka ruang dialog dan mengakomodir semua stakeholder yang ada guna mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Para elit politik Papua diminta stop menjadikan rakyat dan generasi muda Papua untuk kepentingan pribadi seperti di Nabire, dan DPRP diminta menindaklanjuti aspirasi ini kepada DPR Papua dan Mendagri.

Pada kesempatan itu pendemo ditemui beberapa anggota DPR Papua di antaranya Laurenzus Kadepa, Nason Uti, Yulius Miagoni, Frits Tobo Wakasu, Thomas Sondegau, Yotam Bilasi dan beberapa lainnya.

Kepada pendemo, Kadepa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi ini.

“Sebagai sikap pribadi, saya selaku anggota Komisi I DPRP, jelas menyatakan menolak dan moratorium DOB hingga kini belum dicabut,” cetusnya.

Terkait wacana pemekaran provinsi di Papua menurutnya, Pemprov, DPRP dan MRP posisinya sama dengan massa.

“Kami menolak wacana pemekaran itu,” tegasnya.

VMT

Berita Terkait

Dinilai Bertentangan Dengan UU Otsus, DPR Papua Tolak Omnibus Law

9 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ikut menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Pasalnya aturan tersebut dinilai...

Batal Dialog Dengan Pimpinan DPRP, Ini Aspirasi BDC Persipura Mania

7 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura - Persipura mania, Black Danger Community (BDC) batal berdialog dengan pimpinan dan anggota DPR Papua saat menggelar aksi...

Bupati Markum Didemo, Ini Sorotan Masyarakat Adat Keerom

Bupati Markum Didemo, Ini Sorotan Masyarakat Adat Keerom

1 September 2020

Koreri.com, Arso - Puluhan masyarakat Kabupaten Keerom melakukan demo damai di kantor Bupati setempat, jalan Trans Papua, Arso, Senin (31/8/2020)....

Masih Wajah Lama, Inilah Nama Calon 14 Kursi DPR Papua

Masih Wajah Lama, Inilah Nama Calon 14 Kursi DPR Papua

25 Agustus 2020

Koreri.com, Jayapura - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan nama - nama 14 kursi DPRP melalui jalur pengangkatan masih diisi wajah...

DPRP Minta Presiden Intervensi Tuntutan Pasal Makar Buchtar Cs

DPRP Minta Presiden Intervensi Tuntutan Pasal Makar Buchtar Cs

12 Juni 2020

Koreri.com, Jayapura - Pimpinan dan seluruh Ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah menyikapi aspirasi mahasiswa Papua atas tuntutan...

DPRP Pastikan Pilkada Serentak dan PON XX Tetap Dilaksanakan

DPRP Pastikan Pilkada Serentak dan PON XX Tetap Dilaksanakan

21 Maret 2020

Koreri.com, Jayapura - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRDP) pastikan dua agenda nasional pelaksanaan Pilkada serentak 11 Kabupaten dan PON XX...

Berita Selanjutnya
DPRD Kota Jayapura Gelar Paripurna LKPD 2018

DPRD Kota Jayapura Gelar Paripurna LKPD 2018

Rekomendasi

Kejahatan di PNG: Seorang Ibu Ceritakan Kengerian Rumahnya Dirampok

Kejahatan di PNG: Seorang Ibu Ceritakan Kengerian Rumahnya Dirampok

2 tahun ago
Polisi Masih Dalami Penyebab Kematian Dimara

Polisi Masih Dalami Penyebab Kematian Dimara

9 bulan ago

Populer

  • Fakta Dibalik Penangkapan 6 Senpi di Merauke, Laras Minimi Hingga Peredam

    Fakta Dibalik Penangkapan 6 Senpi di Merauke, Laras Minimi Hingga Peredam

    16 shares
    Share 6 Tweet 4
  • Data Tenaga Honorer Papua Melebihi Kuota 20 Ribu, Kemenpan-RB Surati Gubernur

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Masa Pemerintahan Piet-Matret Membangun SDM Teluk Bintuni

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Ketemu Menhub, Bupati Kasihiw Dorong Pembangunan Bandara dan Pelabuhan

    31 shares
    Share 12 Tweet 8
  • Pemprov Papua Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus 1,8 Triliun

    44 shares
    Share 18 Tweet 11
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Pendidikan
  • Tekno
  • Sorotan
  • Olahraga
  • Internasional
  • Hukum & Kriminal
  • Inspirasi
  • Ekonomi
  • Kodam XVII Cenderawasih

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In