Koreri.com, Jayapura – Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Heru Pramoni resmi melantik dan mengambil sumpah / janji jabatan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua periode 2019 – 2024.
Pelantikan empat pimpinan DPR Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yang dibacakan Sekretaris Dewan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan 2019 – 2024 di ruang sidang utama, Selasa (17/12/2019) malam.
“Jhony Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH sebagai Waki Ketua I, Edoardus Kaize, SS sebagai wakil ketua II dan Yulianus Rumbairussy, S.Sos.,MM sebagai wakil ketua III,” demikian isi SK Mendagri yang dibacakan Sekwan Juliana Waromi.
Setelah pimpinan definitif dilantik, selanjutnya Wakil Ketua sementara, Thomas Sondegau langsung menyerahkan palu sidang kepada Jhony Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua untuk lima tahun kedepan.
Ketua terpilih, Jhony Banua Rouw meminta dukungan kepada seluruh anggota DPR Papua terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan Dewan masa jabatan 2019 – 2024 dapat terlaksana dengan baik.
Mengingat DPR Papua merupakan lembaga representatif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang.
“Kami minta seluruh anggota Dewan untuk dapat bersatu padu dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan bersinergi dengan Pemerintah daerah beserta jajaran dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Papua, T.E.A. Hery Dosinaen berharap DPR Papua mampu membawa aspirasi rakyat dengan sebaik-sebaiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan mampu memberikan hak-hak rakyat secara berkeadilan, guna menjamin kesejahteraan rakyat di daerah.
“Sebab sejumlah harapan rakyat ada di pundak saudara-saudara, walaupun dari berbagai unsur politik yang berbeda namun harus bekerja secara konperhensif untuk seluruh rakyat Papua,” cetusnya saat membaca sambutan Gubernur Papua.
Selain itu, pimpinan DPR Papua cepat tanggap dan responsif dalam membangun kemitraan, komunikasi dan koordinasi terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas dewan. Baik kepada masyarakat maupun pemerintah, sehingga tugas-tugas kemitraan antara ekaekutif dan legislatif dapat berjakan baik dan lancar serta akomodatif.
“Mohon hindari perbedaan-perbedaan yang tidak menguntungkan rakyat dan daerah yang akan membawa dampak negatif bagi kita semua,” tukasnya.
VDM
