• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Selasa, Maret 2, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Sorotan

FPHS Tsingwarop : Bupati Mimika Tidak Pro Rakyat

14 September 2020
Di Sorotan
0
FPHS Tsingwarop : Bupati Mimika Tidak Pro Rakyat
Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jayapura – Ketua Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Yafet M. Beanal dan jajaran pengurus mengkritisi perilaku dan kebijakan yang dibuat Bupati Mimika Eltinus Omaleng sama sekali tidak pro terhadap rakyat yang telah memilihnya.

Padahal, ia dipilih menjadi Bupati dengan harapan melakukan pelayanan, komunikasi dan mendengarkan serta mengayomi rakyatnya sehingga terlayani secara baik.

Dan hal itu juga sudah menjadi hukum wajib bagi seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpin. Bahkan termasuk rakyat yang tidak memilihnya pada saat Pilkada Mimika setahun lalu.

Hal itu tidak harus menjadi ukuran dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya.

Tetapi kenyataannya yang terjadi malah melakukan intimidasi verbal, berupa ancaman tidak bangun rumah, tidak memberikan program atau tidak memberikan proyek.

“Kami masyarakat FPHS Tsingwarop tidak mendapat pelayanan yang semestinya. Sebagai pemimpin maka semestinya tidak boleh melakukan hal seperti itu terhadap rakyatnya. Kami berharap sebagai Bupati, dia harus melakukan tugasnya dengan tulus dan tidak melakukan tembang pilih,” kecam Yafet.

Ia kemudian mencontohkan seperti penunjukan kepala kampung yang seharusnya melalui prosedur yaitu dilakukan secara musyawarah adat kampung dan melakukan pemilihan secara langsung, namun yang terjadi malah berlawanan dengan aturan yaitu penunjukan sesuka hati oleh yang bersangkutan.

Walaupun di kampung tidak merekomendasikan kandidat tersebut, namun Bupati langsung memberikan SK tanpa melalui prosedur yang ada.

“Sikap yang dimunculkan Bupati Mimika, seakan-akan mencederai demokrasi dan kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat serta membuat gab atau jurang pemisah atara rakyatnya sendiri dengan pejabat atau birokrat di Mimika,” beber Yafet.

Akibatnya berdampak pada pelayanan yang tidak berjalan sesuai harapan rakyat banyak.

“Kami dari Forum Pemilik Hak Sulung bukan musuh Bupati, namun kami ini rakyat yang memilih Bupati. Tetapi saat ini, apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan harapan rakyat banyak,” sambungnya.

Dikatakan, pihaknya akan menempuh berbagai macam cara agar Bupati Mimika kembali ke aturan sesungguhnya sebagai kepala daerah pengayom masyarakat.

“Sebelum demo di kantor Bupati, kami sudah kirim utusan untuk komunikasi dengan yang bersangkutan namun tidak dihiraukan. Sampai demo terjadi juga kami tidak mendapatkan respons dari Bupati Kabupaten Mimika, untuk memanggil FPHS Tsingwarop guna berdiskusi dan komunikasi,” sesalnya.

Ironisnya, kata Yafet, Bupati Omaleng cerita di keluarganya dan gereja dengan membuat narasi yang urang terpuji sebaga seorang pejabat teras di Kabupaten Mimika ini.

Bupati bahkan menciptakan jarak antara dia dengan rakyatnya, bahkan keluarganya.

“Kami merasa tidak etis sehingga kami sudah beberapa kali berkirim pesan sebagai upaya menyelesaikan persoalan ke Pemerintah provinsi dan pusat sebagai pimpinan Bupati Omaleng,” akuinya.

Namun yang terjadi arahan dan surat dari pusat maupun provinsi juga tidak dihiraukan bahkan tidak ditindaklanjuti.

Artinya Bupati juga tidak menganggap ada provinsi dan negara di atas Kabupaten Mimika yang besar ini.

“Kami akan terus menyampaikan sekaligus mendesak Bupati untuk segera menggelar pertemuan guna menindaklanjuti permintaan provinsi dan negara, lewat Menteri, dan juga perintah dari Istana,” pungkasnya.

OZIE

Berita Terkait

Datangi Pemprov Papua, Ini Desakan FPHS Tsingwarop Soal Saham 4 Persen

Datangi Pemprov Papua, Ini Desakan FPHS Tsingwarop Soal Saham 4 Persen

23 Februari 2021

Koreri.com, Jayapura - Perwakilan Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop mendatangi kantor Gubernur Papua mendesak penyelesaian pembagian saham 4 persen...

FPHS Tsingwarop : Penghalang Proses Hukum Korupsi Bupati EO Harus Ditangkap

FPHS Tsingwarop : Penghalang Proses Hukum Korupsi Bupati EO Harus Ditangkap

27 November 2020

Koreri.com, Timika – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop meminta penegak hukum KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian segera menangkap oknum yang...

Perda Saham 4 Persen Dinilai Cacat Hukum, Haris Azhar : Itu Persekongkolan Untuk Korupsi

Perda Saham 4 Persen Dinilai Cacat Hukum, Haris Azhar : Itu Persekongkolan Untuk Korupsi

18 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura – Kuasa hukum Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop, Haris Azhar, SH, MA mengatakan ada persekongkolan antara Bupati...

KPK : Pemasangan TMD Cegah Kebocoran Pajak

Potensi Korupsi, Kuasa Hukum FPHS Akan Laporkan DPRD Mimika ke KPK

13 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura – Kuasa Hukum FPHS Tsingwarop, Kantor Hukum dan HAM Lokataru yang digawangi Haris Azhar, SH, MA dan rekan...

Kuasa Hukum FPHS Tsingwarop Surati DPRD Mimika

13 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura – Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lokataru resmi menyurati DPRD Mimika. Melalui surat bernomor : 315/SK-Lokataru/X/2020 tertanggal...

FPHS Tsingwarop Desak Gubernur Papua Ambil Alih Persoalan Saham 7 Persen

11 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop mendesak Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe untuk...

Berita Selanjutnya
53 Pemuda Terbaik Papua Selatan Ikuti Seleksi Pusat Secaba di Jayapura

53 Pemuda Terbaik Papua Selatan Ikuti Seleksi Pusat Secaba di Jayapura

Rekomendasi

PT FI kembali Sponsori Persipura

3 tahun ago
Satgas Pamtas RI-PNG Jalani Pemeriksaan Materil Inventaris Pos Jajaran

Satgas Pamtas RI-PNG Jalani Pemeriksaan Materil Inventaris Pos Jajaran

2 bulan ago

Populer

  • Inilah Sikap Gubernur Atas Insiden Yang Menimpa Mahasiswa Papua

    Penjelasan Gubernur Enembe Soal Dualisme Pelantikan Sekda Papua

    65 shares
    Share 26 Tweet 16
  • Dilantik Jadi Sekda Papua, Ini Pesan Mendagri Kepada Dance Flassy

    45 shares
    Share 18 Tweet 11
  • Pemprov Papua Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus 1,8 Triliun

    25 shares
    Share 10 Tweet 6
  • Mendagri Lantik Sekda Definitif, Wagub Papua Lantik Penjabat Sekda

    25 shares
    Share 10 Tweet 6
  • KKB Tembak Personel TNI-Polri di Mile 53 Tembagapura

    17 shares
    Share 7 Tweet 4
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Pendidikan
  • Tekno
  • Sorotan
  • Olahraga
  • Internasional
  • Hukum & Kriminal
  • Inspirasi
  • Ekonomi
  • Kodam XVII Cenderawasih

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In