Koreri.com, Jayapura – Empat tokoh adat bersama tokoh pemuda dari lima wilayah adat di Papua meminta kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) terus dilanjutkan.
Tak hanya itu, mereka juga meminta Pemerintah pusat melaksanakan audit secara keseluruhan atas penggunaan dana tersebut selama ini.
Hal tersebut disepakati bersama ke empat tokoh dari empat wilayah adat ini yang sebelumnya menggelar rapat tertutup dalam forum bersama diberi nama Forum Suara Adat Papua yang dilaksanakan di Koya Koso, Kota Jayapura, Rabu (25/11/2020).
Hadir saat itu, perwakilan dari Ketua LMA Nabire Socrates Sayori, Kepala Suku Besar Keerom (Wii-Kaya) Herman Yoku, tokoh adat Saireri di Jayapura Niko Mauri, Kepala Suku Wilayah Lapago di Tanah Tabi Yulius Kogoya, Wakil Ketua Masyarakat Adat Lapago Atinus Wakur, Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Papua Albert A Kabiay, Wakil Ketua Ampera Eduardo Rumatrai, tokoh Pemuda Lapago Meniron Wenda dan Oplinus Lambe serta sejumlah tokoh lainnya.
Mengingat dana Otsus yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah pusat cukup besar, terhitung mulai tahun 2002 kurang lebih sekitar 127 Triliun, semua tokoh yang hadir dalam Forum Suara Adat Papua tersebut juga sepakat untuk dilakukan audit.
Kepala Suku Besar Keerom (Wii-Kaya) Herman Yoku mengatakan bahwa pemerintah melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sudah diterima baik oleh masyarakat Papua terlepas saat sekarang ini ada berbagai macam persoalan yang terjadi.
“Penolakan itu biasa, tapi saya mau katakan tolak baru minta referendum itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang dan melalui sidang-sidang dan lainnya sampai ke PBB. Tapi ini yang di depan mata, kita harus pikir untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegasnya.
Lanjut Yoku, pelaksanaan Otsus selama ini penting untuk dilalukan audit secara keseluruhan.
Karena hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat Papua dan tentunya sebagai bahan evaluasi supaya penggunaan dana Otsus kedepan bisa lebih baik dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat di atas tanah ini.
“Harus diaudit menyeluruh supaya rakyat tahu di mana berhasil dan tidaknya. Selain itu menjadi bahan rujukan perbaikan kedepan,” cetusnya.
Sementara Tokoh Adat Saireri di Jayapura Niko Mauri sebagai salah satu pelaku sejarah Otsus tersebut mengungkapkan bahwa perjuangan pendahulu sehingga turunnya Otsus tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama supaya tujuan awal dari kebijakan itu lahir bisa tercapai, perbedaan pandangan hendaknya disingkirkan untuk kemajuan Tanah Papua.
“Otsus adalah berkat untuk kemajuan dan kemakmuran Papua. Mari kita yang hadir dan banyak tokoh di Papua ini sudah berumur. Sehingga sepantasnya kita letakkan pondasi jembatan emas yang baik untuk generasi muda kita. agar nantinya generasi kita ini tidak bingung melangkah, meraba-raba,” tandasnya.
Pendapat senada juga disampaikan Ketua LMA Nabire Socrates Sayori. Menurutnya, sebelum Otsus dilanjutkan maka audit harus dilakukan.
“Kita harus tegas meminta audit Otsus. Jangan kita memelihara kesalahan-kesalahan yang besar, karena kalau kita lakukan itu maka kita akan mati bersama,” tegasnya.
Socrates mengaku sebagai tokoh adat Seireri 2 (dua) tidak pernah menolak Otsus. Meski ada 6 persen dana untuk adat, dan hingga sekarang tidak tahu penggunaannya.
“Dana untuk adat tidak jelas kemana, padahal 6 persen hak untuk adat. Namun karena ini adalah Undang-undang maka tidak bisa dihentikan, yang ada adalah dievaluasi dan lanjutkan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan pernyataan sikap para tokoh adat dan pemuda yang tergabung dalam Forum Suara Adat Papua ini, yang isinya meminta pemerintah melakukan audit secara menyeluruh penggunaan dana Otsus di Papua serta melakukan evaluasi atas seluruh program Otsus di Papua untuk tetap dilanjutkan.
OZIE
