Koreri.com, Ambon – Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon terus menjadi sorotan berbagai kalangan.
Salah satunya, datang dari Anggota Komisi III DPRD Maluku Muhammad Fauzan Husni.
Dalam pernyataannya, Fauzan menyoroti kebijakan PPKM yang menurutnya hanyalah kekhawatiran Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku terhadap angka Covid-19 yang terus meningkat sehingga memaksa harus menerapkan kebijakan dimaksud.
“Padahal secara nasional kita tidak termasuk daerah yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan PPKM. Sebaliknya, malah Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Ambon justru memaksa PPKM di masyarakat,” herannya saat memberikan pernyataan, diruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Senin (26/7/2021).
Yang mengherankan lagi, di tengah berlangsungnya PPKM malah angka Covid – 19 justru meningkat namun disisi lain penyerapan anggaran Covid-19 paling rendah.
“Ini yang saya kasih atensi bahwa di Maluku ini berita tentang penanganan Covid-19 itu begitu hingar-bingar, banyak terjadi protes disana-sini. Kemudian pemerintah kota maupun provinsi seakan-akan panik tentang angka Covid-19. Namun ironisnya, disisi lain penyerapan dana Covid-19 justru paling rendah se-Indonesia hanya sekitar 8 persen dari total anggaran yang ada,” bebernya.
“Bayangkan hanya 8 persen dari total anggaran yang disediakan Pemerintah. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita ke Pemerintah dan mudah-mudahan saja bisa segera dijawab,” cetus Fauzan.
Untuk itu, ia berharap penyerapan anggaran Covid – 19 itu bisa meningkat.
“Mudah-mudahan saja Covid-19 di Pemerintah Provinsi Maluku bisa kita tekan Bersama,” tandasnya.
Sebelumnya secara nasional, Maluku disebutkan jadi provinsi yang tingkat penyerapan anggaran penangulangan Covid – 19 paling rendah.
JFL
