Koreri.com, Jayapura – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, membentuk tim hukum dalam rangka mengawal dan melakukan advokasi hukum dan kebijakan pemerintah provinsi papua yang berkaitan dengan UU nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Juru bicara Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus, mengatakan tiga pengacara nasional yang ditunjuk gubernur Lukas Enembe memiliki pengalaman di bidang hukum, penghormatan HAM dan demokrasi termasuk institusi keamanan di tingkat nasional.
Tiga pengacara nasional yang ditunjuk Gubernur Papua sebagai tim kuasa hukum diantaranya, Saor Siagian sebagai Ketua tim dan Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid sebagai anggota akan merekrut badan pekerja yang diambil dari para ahli dan orang – orang berintegrasi
“Jadi, Gubernur Papua Lukas Enembe mempercayakan penanganan urusan Demokrasi dan HAM Papua kepada tim kuasa hukum, apalagi PBB pun menanyakan kasus pengungsian dan kekerasan di Papua,” kata Jubir Rifai Darus dalam rilisnya, Jumat (25/2/2022).
Ketua tim kuasa hukum Gubernur Papua, Saor Siagian, mengatakan pihakya begitu prihatin adanya tekanan maupun ancaman kriminalisasi dari pejabat tertentu terhadap Gubernur Lukas Enembe.
“Kami akan mendorong adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ini negara hukum dan demokrasi, tak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan institusi apa pun,” kata Saor saat jumpa pers di Aula Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jumat pagi.
Dikatakan, Gubernur Lukas Enembe pernah membentuk Tim Kemanusiaan Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Intan Jaya, khususnya pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani pada 2019 lalu.
“Jadi, Gubernur mengusulkan perdasus perihal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi di Papua,” jelasnya.
Sementara itu, Usman Hamid, anggota tim hukum Gubernur Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan mendorong tindaklanjut kebijakan serta tetap mengawal seluruh persoalan HAM di Papua hingga masa pemerintah Lukas Enembe berakhir.
“Kami akam dorong agar korban melihat keadilan. Juga demi menjaga reformasi institusi. Baik TNI, Polri, maupun BIN yang berperan di Tanah Papua. Serta agar ada jaminan ketidakberulangan,” kata Usman Hamid.
SEO
