Koreri.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil dari publikasi Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021, menyuguhkan informasi yang sangat gamblang terkait peringkat kemiskinan di Provinsi Papua.
Salah satu Provinsi yang berada di Tanah Papua itu memenangkan medali emas dengan menduduki peringkat satu provinsi termiskin dengan presentasi sebesar 26,86 persen atau paling miskin seluruh Indonesia.
Kenyataan ini sangat miris dengan kekayaan alam yang dimilikinya dan dengan jumlah populasi penduduk berdasarkan proyeksi BPS Papua di tahun 2021 yang hanya berkisar 4.355.445 jiwa.
Dengan rincian nilai APBD yang cukup signifikan terhitung 3 tahun berjalan sejak 2019 dengan nilai Rp 13,9 triliun, meningkat menjadi Rp 14,6 Triliun di tahun 2020 dan pada 2021 lalu berada di nilai Rp 15.8 Triliun.
Rasio yang cukup tinggi (baik) antara APBD 2021 terhadap proyeksi Jumlah penduduk (APBN : Jumlah Penduduk) yang mencapai Rp 3.352.118 per kepala menjadi fakta bahwa Papua tidak berkekurangan alias salah satu yang terbaik di Indonesia.
Perlu diketahui, tahun 2022 berjalan APBD disepakati sebesar Rp 8,9 triliun dengan defisit sebesar Rp 879,4 milyar atau ada penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Sebagai sebuah provinsi penghasil emas, perak dan tembaga kelas dunia dan juga penerima dana otsus yang telah berjalan selama 2 dekade, rasanya tidak masuk akal bahwa angka kemisikinan harus dijuarai oleh Papua.
Hal itu diperparah dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang sedang membangun “Gedung 9 Lantai” dengan biaya sebesar Rp 400 milyar.
Dimana logikanya “pengentasan kemiskinan bertalian erat dengan pembangunan kantor gubernur baru”?
Kalau kantor lama saja masih berfungsi dengan baik, lalu dimanakah urgensinya?
Secara umum, masyarakat Papua tidak memerlukan gedung semegah itu kalau nantinya tidak memberi efek positif dalam perbaikan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari alias hanya akan buang-buang uang saja.
Sampai dengan hari ini saja, Provinsi Papua masih menjadi rumah orang miskin nasional, sehingga logika berpikirnya harus kita kemanakan?
Kalau hanya untuk membangun tonggak “kesombongan” saja, apa efeknya terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di Provinsi Papua?
Seharusnya pemerintah bisa lebih mengedepankan pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Papua usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sekolah mencapai 33,58% pada 2021 dan hal tersebut sejalan laporan Bank Dunia terkait Investasi SDM Sudah Sangat Mendesak di Pasifik karena SDM-nya sangat tertinggal dibanding Kawasan lain maka sudah perlu dilakukan fine-tuning (normalisasi) kembali arah pembangunan yang sedang berjalan.
Selain masalah pendidikan, masalah kesehatan turut serta memperkeruh situasi yang ada dimana fasilitas dan tenaga medis belum memadai sehingga banyak pasien dirujuk ke rumah sakit di luar Papua untuk tindakan perawatan lanjutan.
Lebih menyedihan lagi, tulisan media ini lewat artikel “Miris, Pasien di Pedalaman Papua Tak Tertolong Karena Tak Ada Akses” menjadi fakta menarik yang bisa dijadikan pembelajaran untuk bisa membenahi fokus pembangunan agar tidak menjadi “halusinasi” yang bisa menggerakan petinggi-petinggi di “Provinsi Miskin” ini untuk hilang fokus pada pembangunan yang sesungguhnya.
Hentikan cara-cara “membangun image” yang justru merugikan masyarakat yang merupakan prioritas pembangunan itu sendiri.
Pemerintah Pusat untuk bisa lebih tegas lagi dalam mengawasi jalannya pembangunan di “Surga Kecil, Jatuh ke Bumi” ini agar tetap di jalurnya terutama dalam hal pengalokasian dan pengelolaan dana-dana pembangunan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih berani mengawasi dan mengaudit aliran anggaran triliunan rupiah di Tanah Kaya yang kemudian menjadi provinsi termiskin di Indonesia dengan fakta yang ada.
Niat baik Pemerintah Pusat melalui Presiden yang telah mengucurkan triliunan rupiah ke Papua (untuk masayarakat papua) bisa saja sudah tidak tepat sasaran dan mungkin saja hanya dinikmati oleh segelintir elit untuk berfoya-foya dengan mengatas-namakan “Rakyat Papua” sebagai komoditas yang realitasnya, sampai dengan hari ini masih menjerit-jerit terpinggirkan.
Yang terhormat Pimpinan KPK dan BPK, jangan menina-bobokan situasi yang sudah berjalan dalam dua dekade Otonomi Khusus Papua ini karena sejauh ini seolah semua sedang berjalan lancar dan benar di negeri termiskin Nusantara ini.
Konten Khusus – Redaksi Koreri
