Koreri.com – Kepengurusan KONI Provinsi Papua periode 2022-2026 telah dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI(Pun) Marciano Norman tanggal 5 Juli 2022 laiu.
Dari sekitar 60 orang pengurus yang dilantik Itu sekitar 95 persen adalah wajah-wajah lama yang bahkan sudah lebih dari 20 tahun berkutat diseputar KONI Papua. Bahkan kalau boleh disebutkan, manusia-manusia ini hidup dan menggantungkan hidupnya dari menjadi pengurus KONI Papua tanpa ada aktivitas pekerjaan lain di luar KONI Papua.
Bahkan bukan sekedar menggantungkan hidup, melainkan menjadi parasit di dalam tubuh organisasi olahraga di Provinsi Papua ini.
Didalam kepengurusan KONI Papua periode 2022-2026 ini saja , 9S persennya adalah orang-orang yang sejak periode 2013-2018 sudah menjadi pengurus. Artinya, orang-orang dengan wajah yang sama masih terus mendominasi kepengurusan KONI Papua terhitung hingga 3 periode di tempat yang sama.
Dan apabila ditilik lebih jauh kedalam, maka di tubuh organisasi KONI Papua terdapat 3 (tiga) kelompok.
Kelompok pertama yakni Kelompok Oportunis. Kelompok ini dapat disebut juga dengan Kelompok Parasit karena menggantungkan hidunya dari keuangan KONI Provinsi Papua. Kelompok ini diibaratkan seperti mafia yang dan selama ini mempengaruhi dan mengendalikan seluruh proses kebijakan dan pengambilan keputusan program maupun anggaran didalam tubuh organisasi KONI.
Baca Juga: Ironi Tanah Kaya Tapi Termiskin Se-Indonesia
Kelompok ini yang tidak memiliki aktivitas dan pekerjaan lain selain mondar mandir mengurusi kantor KONI Papua dan mengendalikan seluruh kebijakan sampai pada pengambilan keputusan, termasuk didalamnya Kebijakan Penggunaan Anggaran. Mereka ini sebagian adalah kader partai politik yang dititipkan di KONI Papua.
Setelah masuk menjadi pengurus KONI barulah mereka dipaksakan masuk menjadi pengurus cabang olahraga agar mempunyai ” gigi” untuk ikut mengatur penganggaran bagi cabang-cabang olahraga.
Kelompok Kedua adalah Kelompok Titipan Parpol. Kelompok Titipan Parpol adalah para pengurus KONI Papua yang sengaja dititipkan oleh sejumlah partai politik tertentu.
Mereka-mereka ini memang betul pengurus KONI Provinsi Papua tetapi mereka adalah pengurus parpol tertentu yang dititip agar setiap bulan di gaji (Honor) tetapi bekerja untuk parpol.
Tugasnya sama dengan kelompok oportunis diatas bahwa mereka mempengaharui setiap kebijakan KONI Provinsi Papua termasuk kebijakan anggaran.
Disinilah para kader parpol ini berperan. Mereka Ikut menyusun Kebijakan Anggaran KONI yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua untuk kepentingan pembinaan olahraga prestasi di Papua.
Baca Juga: DPR-PB : Bank Papua Dalam Pemberian Sponsor Kepada Persipura, Libatkan Pj Gubernur PB?
Tetapi nyatanya, kebijakan anggaran disusun sedemikian rupa sehingga ada dana yang bisa diperoleh sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi pengurus KONI yang ujung-ujungnya akan digunakan untuk membiayai parpolnya.
Kelompok ketiga adalah Kelompok Mengambang. Kelompok ini masuk menjadi pengurus KONI Papua melalui proses nepotisme dan rata-rata mereka ini tidak memiliki pengalaman mengurus cabang olahraga prestasi.
Karena itu, mereka masuk menduduki jabatan sebagai pengurus KONI Papua tetapi tidak memiliki konsep pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Papua ke depan.
Rata-rata mereka ini berasal dari kelompok terpelajar dan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan berasal dari ASN , TNI , Polri, BUMN, BUMD , swasta dan seterusnya.
Pengurus KONI yang berlatarbelakang kelompok ini memang tidak memiliki kepentingan dan biasanya mau bekerja apapun sesuai bidang tugasnya karena diantara mereka ada yang ditempatkan didalam bidang sesuai profesi pekerjaan mereka.
Dan kelompok terakhir adalah Pelaku Olahraga. Kelompok pengurus KONI yang berasal dari pengurus cabang olahraga. Kelompok ini karena memang berlatar belakang pengurus, pelatih, pembina di cabang olahraga maka mereka Ini rata-rata memiliki konsep pembinaan dan pengembangan olahraga Papua kedepan sesuai Konsep Pembinaan Berjenjang , Terukur dan Terarah.
Baca Juga: Menolak Lupa: 10 Kasus Korupsi Raksasa di Bumi Cenderawasih yang Enggan Disebutkan KPK
Namun sayangnya, posisi kelompok ini tidak pada posisi atau jabatan Decision Maker sehingga mereka tidak bisa melakukan proses pengambilan keputusan yang tepat untuk pembinaan olahraga Papua kedepan.
Posisi Decision Maker seluruhnya dikendalikan oleh dua kelompok diatas yakni Kelompok Oportunis dan Kelompok Parpol.
Dengan melihat adanya faksi-faksi didalam tubuh kepengurusan KONI Provinsi Papua diatas, maka dapat kita tebak betapa sengitnya perseteruhan kepentingan didalam organisasi yang mengurusi olahraga ini untuk memperebutkan kue Dana Hibah.
Kenapa kami menyebutkan memperebutkan Kue Dana Hibah karena itulah satu-satunya sumber pembiayaan KONI Provinsi Papua untuk membiayai beberapa komponen seperti operasional KONI (Gaji Karyawan, Honor Pengurus, Administrasi Kantor, Bayar Listrik, Air, Biaya Perawatan Stadion, GOR dan lain-lain).
Lalu ada Dana Pembinaan kepada cabang-cabang olahraga anggota KONI Papua yang besarannya setiap tahun berubah-ubah sesuai kebijakan pengurus. Dan juga membiayai dan menyelenggarakan event event Olahraga Prestasi yang menjadi tanggungjawabnya seperti menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Mengiktuti PON, membantu cabang cabang olahraga menyelenggarakan Kejuaraan Daerah (Kejurda), membantu cabang olahraga mengikuti Kejuaraan Nasional dan lain lain.
Berkaca pada kepengurusan KONI Provinsi Papua 10 tahun terakhir yang lebih banyak diisi terutama oleh dua kelompok besar diatas, maka hasilnya adalah prestasi Papua pada dua PON baik saat 2016 di Jawa Barat dan PON XX di 2021 Papua kontingen Papua merah peringkat yang luar biasa.
Baca Juga: Hari Anti Korupsi: Mahasiswa Papua Tuntut KPK Selesaikan Kasus PON XX
Di PON XIX Jawa Barat, posisi Papua naik dari peringkat 15 di PON XVIII Riau tahun 2012. Dan di PON XX/2021 Papua menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang meraih prestasi menembus 4 besar nasional. Tapi anda jangan bangga dulu !!!
Kenapa ?? Karena semua prestasi itu adalah prestasi instan tanpa melalui proses pembinaan.
70 persen atletnya adalah kontrakan dari luar Papua alias atlet Kontrak. Atlet Hasil Binaan Orang lain yang dibeli secara Instant oleh KONI Papua. Oleh siapa? Oleh orang-orang kelompok pertama dan kedua diatas. Kenapa begitu ? Karena motivasinya uang.
Disinilah terjadi negosiasi antara para Broker atlet. Terjadi negosiasi antara para Broker yang notabene pengurus KONI Papua dengan para Atlet yang mau dibajak, dengan pelatihnya, dengan pengurus cabang olahraganya dan negosiasi terakhir dengan pengurus KONI daerah asal atlet tersebut.
KONI Papua menganggarkan dana sekian per atlet dengan beberapa kriteris seperti atlet SEA Ganes dan ASIAN Games nilai kontraknya sekian, atlet sekelas PON saja nilainya sekian, atlet sekelas kejurnas sekian, atlet dengan medali emas ASIAN Games sekian, perak sekian, perunggu sekian, atlet medali perak ASIAN Games sekian, perak sekian, perunggu sekian dan seterusnya.
Baca Juga: KOMPAK Tuntut KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana PON XX
Dari nilai patokan KONI Papua tersebut, saat berjumpa dengan atlet, pelatih dan pengrov cabang olahraga yang telah diincar maka terjadilah negosiasi. Setelah ditemukan kata sepakat sesuai nilai, maka uang kelebihan hasil negosiasi Aatlet tadi adalah milik Broker Pengurus KONI.
Maka terjadilah pemborosan / kebocoran anggaran KONI yang begitu besar yang bukannya dipakai untuk membina atlet muda berbakat, potensial dan berprestasi di Papua tetapi dana tersebut digunakan untuk membeli / mengontrak atlet dari luar Papua.
Konsep berpikir orang-orang ini adalah apabila dana tersebut diberikan kepada cabang-cabang olahraga untuk membina Atlet di Papua, pasti mereka tidak akan memperoleh keuntungan apapun.
Akan tetapi apabila dana tersebut digunakan untuk mengontrak atlet dari luar Papua maka pasti terjadi tawar menawar dan kelebihan hasil tawar menawar tersebut akan menjadi keuntungan untuk masuk kantong pribadi.
Maka jangan heran, dana KONI Provinsi Papua selama satu tahun menjelang PON XX/2021 mencapai lebih dari Rp1,2 T (mohon dikoreksi angkanya) saja dirasa masih kurang. Bahkan sampai satu tahun setelah PON XX ini saja KONI Papua masih banyak hutang kepada pihak ketiga yang terdiri dari hutang penginapan, cattering, rental kendaraan, bonus atlet/pelatih/pengurus yang belum juga diselesaikan.
Hal lain adalah bahwa KONI Papua menjadi penyumbang dana perjalanan dinas terbesar untuk para oponturir dan pengurus parpol wara wiri melakukan perjalanan menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) yang dikeluarkan KONI Provinsi Papua. Untuk kepentingan urusan partainya di Jakarta atau dimanapun, KONI Papua juga mengeluarkan SPPD Pengurus yang bersangkutan. Atau melakukan perjalanan menengok anak kuliah diluar Papua, menengok keluarga yang sakit, keluarga meninggal dan lain-lain menggunakan biaya KONI Provinsi Papua.
Dan ini biasa dilakukan tanpa melalui prosedur administrasi yang benar seperti pengajuan permintaan ke pimpinan KONI Papua tetapi mereka bisa saja langsung memerintahkan Staf Bagian Administrasi KONI untuk menerbitkan SPPD.
Sekaligus orang-orang ini juga dapat memerintahkan Bendahara KONI Papua untuk mengeluarkan uang perjalanan mereka. Inilah yang membuat mereka merasa betapa nikmatnya menjadi pengurus KONI Papua.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan bertahan menjadi pengurus KONI Papua secara kompak selama 3 periode berturut-turut adalah agar diantara mereka dapat saling melindugi apabila ada pemeriksaan dari aparat Pemeriksa atau Penegak Hukum.
Itulah nikmatnya menjadi pengurus KONI Papua saat ini. Oleh sebab Itu jangan heran, didalam kepengurusan periode 2022-2026 , masih terdapat wajah-wajah yang sudah 10 tahun betah menjadi pengurus KONI Papua.
Baca Juga: Torang Masih Hitung!
Catatan lain yang harus dilihat adalah dengan masuknya para kader/pengurus parpol menjadi pengurus KONI Provinsi Papua adalah dalam menghadapi Pemilu serentak pada 2024 mendatang, baik itu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota yang dilakukan secara serentak. KONI Provinsi Papua diindikasikan telah menjadi sumber dana bagi pembiayaan calon maupun parpol tertentu didalam Pemilu 2024 mendatang.
Indikasi itu terlihat dari betapa gilanya terjadi mark-up besar-besaran proyek pengadaan peralatan TC maupun peralatan bertanding cabang-cabang olahraga PON XX Tahun 2021 lalu. Begitupun dengan masifnya setoran fee penginapan, fee cattering dan lain-lain pada persiapan maupun saat berlangsungnya PON XX di Papua.
Hal ini yang semestinya mendorong aparat Penegak Hukum/Auditor harus jeli untuk melihat dan melakukan audit secara teliti terhadap Laporan Pertanggungjawaban KONI Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran.
KONI Papua yang semestinya menjadi satu-satunya institusi pembina olahraga di Papua tidak malah menjadi biang Korupsi untuk mendanai parpol tertentu termasuk membiayai hidup para pengurus KONI Papua yang dititipkan parpol menjelang Pemilu 2024 mendatang.
***
